Pemerintah mempunyai rencana untuk memperpanjang masa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat menjadi enam minggu.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta agar pemerintah terlebih dahulu melakukan evaluasi sebelum melakukan rencana memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
"Wacana perpanjangan PPKM Darurat mengemuka beberapa hari terakhir ini. Akan diperpanjang atau tidak, pemerintah harus melakukan evaluasi jujur dan obyektif atas pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali yang telah berlangsung mulai 3 Juli," kata Luqman kepada wartawan, Kamis (15/7/2021).
Baca Juga: PPKM Darurat, Pemerintah Akan Bagikan 11.212 Ton Beras: Tak Boleh Ada Rakyat Kelaparan
Politikus PKB itu berujar berdasarkan pengamatannya di lapangan, pelaksanaan PPKM darurat di banyak tempat tidak berjalan optimal. Namun diakuinya memang mobilitas masyarakat saat penerapan aturan itu terjadi penurunan.
"Tapi menurut saya tidak sebanding dengan laju penularan covid-19. Kita harus akui pelaksanaan PPKM Darurat banyak kelemahan di lapangan. Tentu banyak faktor yang menyababkan," imbuh dia.
Adapun menurut dia faktor yang mempengaruhi adalah utama adalah tingginya kejenuhan masyarakat pada pandemi covid-19 yang sudah berlangsung 1,5 tahun ini. Kedua, banyak pemerintah daerah yang kurang tegas dalam pelaksanaan dan pengawasan PPKM Darurat.
Dan ketiga, lanjut dia, banyak daerah yang tidak memberi penjelasan clear mengenai bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi selama PPKM Darurat berlangsung.
"Karena itu, jika trend penyebaran Covid-19 masih terus naik dan pemerintah memperpanjang PPKM Darurat setelah 20 Juli, saya sungguh minta agar dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan ketegasan pemberian sanksi kepada siapapun yang melanggarnya," tegasnya.
Jika pemerintah ragu akan kemampuannya melakukan pengawasan, sebaiknya PPKM Darurat Jawa Bali tidak usah diperpanjang. Pemerintah perlu mulai menyusun kebijakan alternatif lain pengendalian Covid-19.
"Karena tanpa pengawasan yang ketat, PPKM Darurat lebih banyak mendatangkan kerugian bagi masyarakat baik pada aspek kesehatan maupun ekonomi. Dan, bisa juga malah menggerus legitimasi politik pemerintah," tandas Luqman.
