Kolaborasi Erick Thohir dengan Penegak Hukum Diapresiasi

- Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir ketika menyampaikan keterangan pers di Lobi Utama Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (27/6/2022). (ANTARA/Putu Indah Savitri)
Menteri BUMN Erick Thohir ketika menyampaikan keterangan pers di Lobi Utama Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (27/6/2022). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Kolaborasi yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, KPK dan Polri menjadi bukti keseriusan dalam mencegah dan menindak praktik korupsi di Kementerian yang dipimpinnya.

Apresiasi itu disampaikan Pakar Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Prof Juajir Sumardi yang menilai kolaborasi Menteri BUMN Erick Thohir dengan Kejaksaan Agung. Juajir berpendapat, Erick berusaha membangun profesionalisme pengelolaan keuangan dan kinerja perusahaan plat merah.

“Menurut saya upaya (Erick Thohir) untuk melakukan bersih-bersih BUMN itu bagus, sepanjang itu dilakukan tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan BUMN karena BUMN itu kan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang tentunya tunduk pada Undang-Undang tentang pengelolaan keuangan negara,” kata Juajir, Selasa (28/6/2022).

-
Kolaborasi Erick Thohir dengan Penegak Hukum Diapresiasi (Indozone)

Juajir menilai langkah Erick tersebut efektif karena tidak hanya bekerja sama pada hal penindakan secara hukum. Tindakan Erick juga merupakan aspek pencegahan dengan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan menjalankan bisnis perusahaan pelat merah secara transparan.

“Kalau misalnya BUMN ingin menjadikan sebagai badan hukum atau entitas yang profesional memang harus menjalankan good corporate governance salah satunya cirinya adalah transparansi,” ungkapnya.

Oleh karenanya, Juajir mendukung langkah Erick membuat satu sistem untuk mencegah atau meminimalisasi celah-celah terjadinya tindak pidana korupsi, pasalnya BUMN merupakan salah satu sumber pendapatan keuangan negara yang harus dikontrol agar tidak diselewengkan.

Lanjut Juajir, jika tidak dilakukan pengawasan dan sistem yang ketat maka akan berpotensi kebocoran keuangan negara yang tentunya tidak hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Edi Hidayat

Tags

Rekomendasi

Terkini

X