Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang perluasan kawasan Ancol hingga saat ini belum dibahas. Pasalnya, pembahasan mengenai hal tersebut masih menunggu jadwal rapat paripurna DPRD berlangsung.
Hal itu dibenarkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta. Bapemperda sendiri sebenarnya telah menerima draft revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) perluasan kawasan Ancol. Meski demikian, pembahasan belum dilakukan karena baru akan dibahas dalam sidang paripurna.
"Kan sebelum Bapemperda menyusun dan membahas raperda ini, harus ada rapat paripurna antara eksekutif dan legislatif," ujar Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan di Jakarta, Senin (20/7/2020).
"Di situ, pak Gubernur menjelaskan rancangan perda, setelah itu baru kita bahas penyusunannya secara keseluruhan," sambungnya.
Sebelumnya sejumlah pihak mendesak agar perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) dibatalkan.
Mereka menilai perluasan kawasan rekreasi Dufan dan Taman Impian Ancol Timur seluas masing-masing sekitar 35 hektar dan 120 hektar yang tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta 237/2020 itu cacat hukum lantaran tidak menyertakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Pantas Nainggolan pun menilai ada inkonsistensi dari Gubernur Anies Baswedan yang semula mencabut izin reklamasi (teluk jakarta) namun kini melanjutkan dengan perluasan Ancol.
"Kami tnggal menunggu bagaimana isi revisi perda. Soalnya, di pembahasan nanti, juga kan perlu dibahas secara keseluruhan soal kajian dampak lingkungan, alasan yang mendorong reklamasi itu," pungkasnya.
