Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebutkan bahwa pencairan dana bagi pembelian lahan di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, untuk pembangunan rumah dalam program Rumah DP Rp0 berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Anies Baswedan.
Dalam Kepgub Nomor 1684 Tahun 2019, Pemprov DKI memutuskan pencairan PMD untuk Sarana Jaya pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp800 miliar.
"Uang Rp800 miliar itu kemudian digunakan untuk membeli lahan yang akan digunakan dalam Program Rumah DP Rp0," kata Prasetio, dilansir Antara, Jumat (19/3/2021).
Dalam kepgub itu juga dijelaskan bahwa Direksi PT Pembangunan Sarana Jaya setelah menerima Penyertaan Modal Daerah (PMD), harus melaporkan hasil pelaksanaan kepada gubernur.
"Gubernur yang bertandatangan dalam Kepgub itu Anies Baswedan," katanya.
Direksi Sarana Jaya juga harus melaporkan penyerapan penggunaan PMD setiap tiga bulan kepada Gubernur DKI Jakarta.
Karena itulah, Ketua DPRD DKI Jakarta meminta BUMD Sarana Jaya "buka-bukaan" tentang ketersediaan lahan untuk Rumah DP Rp0 sebab dari 70 hektare lahan yang sudah dibeli tidak semuanya dikuasai.
Prasetyo mengatakan program Rumah DP Rp0 merupakan realisasi janji kampanye Gubernur Anies Baswedan. Janji itu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 yang menugaskan sejumlah BUMD untuk memenuhi menyediakan 232.214 unit rumah susun milik dalam waktu 5 tahun.
"Sejak 2019 sudah Rp3,3 triliun digelontorkan dari APBD untuk PT Sarana Jaya. Sejauh ini paling banyak digunakan untuk pembebasan lahan," ujar Prasetyo.
"Jadi sudah seharusnya Gubernur Anies Baswedan mengetahui persoalan ini," katanya.
Saat ini lahan di Munjul untuk pembangunan rumah DP Rp 0 tengah diusut KPK karena diduga ada korupsi. Dirut nonaktif PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan sudah ditetapkan sebagai tersangka.
