The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Gibran dan Bobby Tak Masuk 10 Besar Calon Kepala Daerah Terkaya & Termiskin Dirilis KPK
Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution. (Instagram)
News

Gibran dan Bobby Tak Masuk 10 Besar Calon Kepala Daerah Terkaya & Termiskin Dirilis KPK

Jumat, 04 Desember 2020 17:31 WIB 04 Desember 2020, 17:31 WIB

INDOZONE.ID - Gibran Rakabuming anak Presiden Joko Widodo dan menantunya Bobby Nasution tidak masuk dalam calon kepala daerah yang masuk dalam 10 besar mereka yang terkaya dalam rilis terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Calon kepala daerah terkaya ditempati calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dengan nilai total harta kekayaan Rp674 miliar.

Namun berapa harta kekayaan Gibran dan Bobby? Menurut  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang pernah dirilis kekayaan Gibran mencapai Rp21 miliar sedangkan Bobby mencapai Rp54,8 Miliar.

Gibran melaporkan jumlah harta kekayaannya 2 September 2020. 

Gibran tercatat memiliki aset tanah dan bangunan dengan nilai total Rp13 miliar. Seluruh aset alat transportasi dan mesin kepunyaan Gibran memiliki nilai Rp682 juta.

Gibran, Bobby dan Kaesang. (Instagram)
Gibran, Bobby dan Kaesang. (Instagram)

Gibran tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp260.000.000.

Ia tidak mempunyai aset surat berharga.

Gibran juga memiliki aset kas dan setara kas dengan nilai Rp2.154.396.134.

Kemudian, ia memiliki harta lainnya yang tidak dirinci senilai Rp5.552.000.000.

Gibran tercatat mempunyai utang sebanyak Rp895.586.004.

Diketahui, Gibran mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020.

Sementara Bobby Nasution juga melaporkan harta kekayaannya pada 2 September 2020 lalu.

Bobby diketahui mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Harta menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu didominasi tanah dan bangunan. Jumlahnya mencapai Rp34 miliar.

Bobby juga memiliki harta kekayaan berupa alat transportasi dan mesin. Totalnya mencapai Rp1,2 miliar.

Selain itu, Bobby juga memiliki sejumlah surat berharga senilai Rp10,5 miliar dan juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp8,9 miliar.

10 Terkaya dan 10 Termiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis calon 10 kepala daerah terkaya dan termiskin terkaya berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Para kepala daerah tersebut saat ini sedang bertarung mengikuti Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

"Kita kumpulkan 10 terkaya, tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin menunjukkan dia lapor yaitu dengan kekayaan Rp674 miliar, tapi yang agak heran adalah yang termiskin dengan harta minus Rp3,5 miliar," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta seperti yang dirilis Antara, Jumat (4/12/2020).

Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Muhidin mencatatkan nilai harta tertinggi yaitu sebesar Rp674.227.888.866. dengan nilai aset terbesar berupa 19 harta tidak bergerak dengan total nilai sebesar Rp293.600.695.000.

Sedangkan calon kepala daerah dengan nilai pelaporan harta terkecil calon Wakil Bupati kabupaten Sijunjung Indra Gunalan yang melaporkan total nilai harta defisit sebesar Rp3.550.090.050. Defisit tersebut disebabkan adanya kepemilikan utang sebesar Rp7,9 miliar.

"Kalau dia ke pilih kita klarifikasi kok bisa harta defisit maju (pilkada), ada juga calon bupati Nabire hartanya Rp15 juta, kampanye-nya bagaimana ya? Entah dia melaporkan benar atau tidak benar," ungkap Pahala.

Pahala berharap masyarakat yang akan mengikuti pilkada di daerah tersebut juga mencermati jumlah harta kekayaan calon kepala daerah tersebut.

"Kok boleh ya minus?" tambah Pahala.

Berikut adalah daftar 10 calon kepala daerah terkaya:
1. Calon wakil gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dengan nilai harta Rp674.227.888.866
2. Calon wakil bupati Karawang, Jawa Barat, Aep Syaepuloh dengan nilai harta Rp391.744.609.664
3. Calon Wakil Bupati Paser, Kalimantan Timur, Arbain M Noor dengan nilai harta Rp289.813.510.845
4. Calon bupati Bulukumba, Sulawesi Selatan, Muhtar Ali Yusuf dengan nilai harta Rp287.551.712.165
5. Calon Wali kota Manado, Sulawesi Utara, Andrei Angouw dengan nilai harta Rp273.575.845.945
6. Calon wali kota Palu, Sulawesi Tengah, Hadianto Rasyid dengan nilai harta Rp263.582.578.396
7. Calon wakil wali kota Tomohon, Sulawesi Utara, Wenny Lumentut dengan nilai harta Rp222.007.796.662
8. Calon wali kota Makassar, Sulawesi Selatan, Moh Ramdhan Pomanto dengan nilai harta Rp197.522.838.457
9. Calon gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dengan nilai harta Rp179.156.295.217
10. Calon wakil wali kota Makassar, Fadli Ananda dengan nilai harta Rp149.259.675.073

Sedangkan daftar 10 calon kepala daerah "termiskin" karena LHKPN-nya minus adalah sebagai berikut:

1. Calon wakil bupati Sinjunjung, Sumatera Barat, Indra Gunalan dengan nilai harta minus Rp3.550.090.050
2. Calon wakil bupati Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Bong Ming Ming dengan nilai harta minus Rp990.711.186
3. Calon bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat, Tri Suryadi dengan nilai harta minus Rp998 juta
4. Calon bupati Pahuwato, Gorontalo, Saipul A Mbuinga dengan nilai harta minus Rp702.128.300
5. Calon bupati Indramayu, Jawa Barat, M Sholihin dengan nilai harta minus Rp667.024.043
6. Calon bupati Wonosobo, Jawa Tengah, Afif Nurhidayat dengan nilai harta minus Rp666 juta
7. Calon wakil bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Hamdanus dengan nilai harta minus Rp295.890.837
8. Calon bupati Fakfak, Papua Barat, Untung Tamsil dengan nilai harta minus Rp212.308.888
9. Calon bupati Tana Tidung, Kalimantan Utara, Herman dengan nilai harta minus Rp194 juta
10. Calon bupati Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Ferizal Ridwan dengan nilai harta minus Rp121.719.928

Pilkada 2020 diselenggarakan di 9 provinsi dan 261 kabupaten/kota di Indonesia yang diikuti oleh 1.476 cakada atau 738 pasangan calon yang terdiri atas 25 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 612 calon bupati dan wakil bupati, serta 101 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Dari 1.476 cakada tersebut, 332 orang di antaranya adalah petahana.

Syarat melaporkan LHKPN bagi para kandidat tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh yang menyebutkan bahwa "Tanda Terima LHKPN merupakan salah satu persyaratan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota".

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 71 Tahun 2020 menyatakan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota wajib menyampaikan LHKPN ke KPK.

Artikel Menarik Lainnya:

Fahrizal Daulay
TERKAIT DENGAN INI

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US