Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengungkapkan dirinya dipanggil oleh Komisi V DPR RI untuk membahas mengenai revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.
Prasetyo mengaku telah menerima surat panggilan itu dari pihak Parlemen Senayan.
"Saya besok dipanggil oleh Komisi V DPR RI, mau diajak obrol diskusi itu, ada suratnyaa udah ke saya," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).
Prasetyo menuturkan, Pemprov DKI melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) seharusnya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan para seniman TIM dan menampung aspirasi ketika merevitalisasi TIM. Terlebih, dia menilai kebijakan revitalisasi tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan semata.
"Jangan Jakpro melakukan renovasi untuk mendapatkan keuntungan dengan membangun hotel bintang lima," .
"Sekarang begini, itu kan situs nasional juga. Kalau saya, harusnya sebaiknya fasilitasi dulu para seniman maunya seperti apa, jangan bicara komersialnya," sambung Prasetyo.
Politikus PDI Perjuangan ini sangat menyayangkan langkah Pemprov DKI yang tidak melakukan komunikasi dengan para penggiat seni. Padahal, TIM merupakan lokasi seniman dan pegiat seni untuk berkesenian sejak dulu.
"Seniman ini kan punya pemikiran-pemikiran yang kita enggak ngerti, dia ngerti. Ya namanya seni man. Ini bicara masalah komersialnya dulu, ya pasti mereka menolak. Ini amanah loh namanya Taman Ismail Marzuki," katanya.
Dia menjelaskan, bahwa zaman dahulu TIM dijadikan sebagai Taman Margasatwa. Dalam sejarahnya kebun binatang itu bernama Planten En Dierentuin yang dibuka pada tahun 1846 dengan luas 10 hektar (ha). Kemudian ditahun 1946 diganti nama menjadi Kebun Binatang Cikini.
Kebun binatang itu merupakan cikal bakal Kebun Binatang Ragunan yang ada sekarang ini di Jakarta Selatan.
"TIM itu dulu tempat kebon binatang, dipindahin terus diperbaiki untuk tempat seniman," tandasnya.
Terkait revitalisasi ini sudah pernah diprotes oleh Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) namun tak ada direspons Pemprov DKI maupun instansi terkait lainnya.
