The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Mahfud Minta Tumpas KKB Papua, Dulu Gus Dur Malah Rangkul: Silakan Kibarkan Bintang Kejora
Presiden Gus Dur saat bersalaman dengan tokoh masyarakat Papua. (Ist)
News

Mahfud Minta Tumpas KKB Papua, Dulu Gus Dur Malah Rangkul: Silakan Kibarkan Bintang Kejora

Kamis, 29 April 2021 15:51 WIB 29 April 2021, 15:51 WIB

INDOZONE.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara resmi menyatakan kalau organisasi atau kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang melakukan kekerasan sebagai biang teroris di Papua.

Untuk itu dia meminta kepada TNI dan Polri untuk melakukan tindakan tegas dan terukur yang memberi sinyal untuk menumpas kelompok KKB yang selama ini telah melakukan teror di Papua.

"Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur. Terukur menurut hukum dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil," kata Mahfud saat jumpa pers secara daring, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Menkopolhukam Mahfud MD. (Antara)
Menkopolhukam Mahfud MD. (Antara)

Namun siapa mengira, pendekatan yang dilakukan Mahfud MD sangat berbeda jauh dari apa yang pernah dilakukan oleh Presiden Gus Dur.

Pada masa Gus Dur, Mahfud juga pernah menjabat sebagai Menkopolhukam. Namun sepertinya Mahfud tidak pernah mewarisi apa yang penah dilakukan Gus Dur.

Saat konflik berkecamuk di Papua, tepatnya 30 Desember 1999, Gus Dur pernah datang ke tanah Papua. Satu perbincangan menarik pun terjadi antara Gus Dur dan toko masyarakat Papua.

Dia bertanya: "Gus Dur kami bisa kasih naik bendera Bintang Kejora kah?"

"Boleh saja, saya tak larang. Kalian juga punya bendera Persipura. Silakan kibarkan Bintang Kejora asal tidak lebih tinggi dari bendera Merah Putih," jawab Gus Dur.

Mahfud MD saat menggelar konfrensi pers. (Antara)
Mahfud MD saat menggelar konfrensi pers. (Antara)

Hanya saja, Gus Dur meminta agar bendera Bintang Kejora dikibarkan lebih rendah dari bendera Indonesia, Merah Putih.

Dalam kesempatan ini Gus Dur menggelar forum di Jayapura dengan mengundang perwakilan elemen masyarakat dan dihadiri oleh banyak warga.

Dalam pertemuan ini, presiden menjawab semua pertanyaan, termasuk mengembalikan nama Papua yang selama rezim Orde Baru diganti dengan Irian Jaya.

Kelompok sipil bersenjata ditetapkan teroris

Mahfud menyampaikan sikap Pemerintah itu saat jumpa pers secara daring di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, terkait peristiwa atau eskalasi tindak kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa hari terakhir ini.

Kelompok sipil bersenjata di Papua dikategorikan sebagai teroris, kata Mahfud, berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam UU itu disebutkan, teroris adalah orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

Sedangkan, terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan.

"Nah berdasarkan definisi yang dicantumkan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," ujar Mahfud.

Pemerintah sendiri, lanjut dia, sejalan dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Badan Intelijen Negara, Pimpinan Polri, TNI, dan fakta bahwa banyak tokoh masyarakat, tokoh adat Papua, pemerintah daerah dan anggota DPRD Papua yang datang ke Pemerintah, dalam hal ini ke Kantor Kemenko Polhukam menyatakan dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindakan-tindakan kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.

"Jadi, yang dinyatakan Ketua MPR, BIN, TNI, Polri, dan tokoh-tokoh Papua yang datang ke sini menyatakan mereka (KKB, Red) melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal secara masif," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini pula.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya gugur tertembak oleh KKB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Papua, Minggu (25/4/2021).

Artikel menarik lainnya:

TAG
Fahrizal Daulay
JOIN US
JOIN US