Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi penyelenggaraan ajang Formula E yang akan digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan kasus korupsi dalam penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tersebut.
"KPK sedang meminta keterangan dan klarifikasi kepada beberapa pihak," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (4/11/2021).
Menurutnya, permintaan keterangan dan klarifikasi tersebut dilakukan untuk mengumpulkan bahan data dan keterangan yang diperlukan tim penyelidik KPK. Hal itu diperlukan sebagai bagian dari proses aduan yang diterima KPK dari masyarakat.
Hanya saja, Ali Fikri enggan menyampaikan lebih lanjut apa saja keterangan yang diminta, karena pengumpulan bahan keterangan tersebut masih berada pada proses awal. Namun ia meminta masyarakat untuk terus mengawal kelanjutan kasus ini .
"Kami minta publik terus mengawal kerja KPK sebagai unsur pengawasan, sekaligus pendukung upaya pemberantasan korupsi," katanya.
Masyarakat pun bisa memanfaatkan saluran daring pengaduan masyarakat KPK atau yang dikenal dengan KPK Whistleblower's System (KWS) melalui http://kws.kpk.go.id.
Menurut Ali Fikri, pengaduan melalui secara online dapat memitigasi risiko keamanan terpaparnya identitas pelapor.
Sebelumnya, Kelompok Forum Masyarakat untuk Keadilan melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke KPK atas dugaan kasus korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Penyelenggaraan Formula E dipersoalkan karena Pemprov DKI tetap membayarkan commitment fee di tengah pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.
Artikel Menarik Lainnya :
