PDIP kembali Kritik Anies, Mulai dari UMP hingga 6 Program Tak Dijalankan

- Selasa, 21 Desember 2021 | 18:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambangi ratusan massa buruh yang sedang melakukan aksi unjuk rasa penetapan UMP di depan Gedung Balaikota Jakarta, Senin (29/11/2021). (ANTARA/MENTARI DWI GAYATI)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambangi ratusan massa buruh yang sedang melakukan aksi unjuk rasa penetapan UMP di depan Gedung Balaikota Jakarta, Senin (29/11/2021). (ANTARA/MENTARI DWI GAYATI)

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga mengungkapkan akan ada revisi ketiga nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang belum lama ini telah direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Kabar tersebut pun diungkapkan Pandapotan setelah dirinya menghubungi Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnaker) DKI Jakarta, Andri Yansyah. 

"Saya kemarin itu telepon Dinas Tenaga Kerja, malah akan ada revisi lagi," ucapnya dalam acara laporan akhir tahun fraksi PDI-Perjuangan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (21/12/2021). 

Dikarenakan munculnya ketidakjelasan terkait nilai UMP itu, ia menilai, Anies hanya membuat gaduh masyarakat. Pasalnya, sejak diumumkannya besaran UMP yang baik 5,1 persen itu muncul perdebatan antara pengusaha dan buruh 

"Jadi tidak ada kepastian hukum. Jadi saya pikir Anies ini mau menciptakan kegaduhan terhadap rakyatnya. Kenapa begitu, karena itu akan menciptakan suasana tidak kondusif antara pengusaha dengan buruh," terangnya. 

Menurut Pandapotan, terdapat pengusaha yang mampu untuk mengikuti aturan kenaikan UMP sebanyak 5,1 persen itu. Kendati demikian, ada pula pengusaha yang menolak angka kenaikan tersebut. 

Baca juga: Wagub DKI Sebut Pengusaha Tak Keberatan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen

"Tapi bagaimana dengan pengusaha yang tidak mampu? Kan dasar Pergub ini kan buat semua tenaga kerja," tandas Pandapotan. 

Seperti diketahui sebelumnya, Anies Baswedan memutuskan menaikan UMP yang semula 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau Rp225.667 setelah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

6 Program Tak Dijalankan Anies

Sementara itu, masih di acara yang sama, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI mencatat setidaknya ada sebanyak 6 program yang tidak dijalankan dengan baik oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan selama kepimpinannya 4 tahun belakangan hingga akhir tahun ini. 

“Sebut saja normalisasi sungai, Rumah DP Nol, dan Oke-Oce. Tiga hal itu realisasinya tahun ini tetap jalan di tempat,” Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono.

-
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) meninjau vaksinasi COVID-19 untuk anak di SDN Cempaka Putih Timur 03, Jakarta, Selasa (14/12/2021). K(ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Menurut Gembong, hingga akhir tahun 2021, Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan normalisasi atau pun naturalisasi sungai sama sekali, padahal program ini berdampak besar terhadap penanggulangan banjir Ibukota. 

Justru program sumur resapan yang menelan angaran hingga 411 M pada tahun 2021, pembangunannya tidak memperhatikan aspek teknis sehingga menghancurkan fasilitas umum di lokasi tersebut. 

"Jadi selama 4 tahun kita hanya bergumul, hanya berdebat soal istilah. Mau normalisasi atau naturalisasi. Tapi apapun dua-duanya tidak ada yang dieksekusi," terangnya. 

Halaman:

Editor: Fahmy Fotaleno

Tags

Rekomendasi

Terkini

X