Usulan Wakil Sekjen (Wasekjen) PAN, Rosaline Rumaseuw untuk dibangunnya Rumah Sakit penanganan Covid-19 khusus pejabat menjadi sorotan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai disituasi saat ini tidak perlu ada pembanguan RS Covid-19 khusus pejabat.
"PPP memandang tidak perlu ada RS Covid-19 ataupun fasilitas kesehatan lainnya khusus pejabat," ungkap Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).
Menurut Arsul, yang dibutuhkan saat ini adalah penambahan kapasitas dari rumah sakit. Baik itu melalui pembangunan yang cepat atau seperti pengalihan gedung yang biasa dijadikan tempat tinggal.
"Seperti asrama haji, hotel-hotel untuk difungsikan menjadi RS. Dan keseluruhannya itu dipergunakan bagi semua warga negara khususnya yang terpapar Covid-19 tidak melihat kedudukan atau status sosialnya, termasuk jabatannya di pemerintahan atau lembaga negara," bebernya.
Baca Juga: Momen Bapak-bapak Sampai Diikat di Pohon Pisang saat Hendak Disuntik oleh Nakes
Terpenting, kata Arsul, pembangunan rumah sakit tersebut tidak memandang status sosial seseorang baik itu pejabat atau kelompok masyarakat tertentu. Hal ini, guna mencegah adanya unsur diksiriminatif.
"Membangun RS khusus bagi pejabat atau kelompok masyarakat tertentu bisa dianggap sebagai kebijakan diskriminatif terhadap warga negara yang tidak pas dari nilai-nilai Pancasila maupun UUD Tahun 1945," tegas Arsul.
Maka dari itu, Wakil Ketua MPR RI ini menekankan, usulan pembangunan RS khusus Covid-19 bagi pejabat tak perlu dibahas dalam tingkat apapun. Sebab, tidak boleh ada perbedaan antara masyarakat dengan pejabat negara.
"Bahwa kesehatan pejabat negara itu penting untuk diperhatikan tentu kami sepakat dalam kerangka sama pentingnya dengan kesehatan rakyat secara keseluruhan," tutupnya.
Sebelumnya Wasekjen PAN, Rosaline Irine Rumaseuw, mengusulkan agar pemerintah membuat rumah sakit yang diperuntukan khusus pejabat negara lantaran menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesehatan pejabat negara.
