Mabes Polri menegaskan pihaknya bakal memantau atau melakukan pengawasan terkait adanya tindakan ekspor minyak goreng. Polri bakal melakukan pengawasan selama 24 jam.
Hal tersebut disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).
"Polri akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan dengan membentuk satgas gabungan bersama Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah hingga Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan dan pengawasan pendistribusian serta penjualan," kata Ramadhan.
Baca Juga: Ketua Banggar DPR Minta Pengadaan Gorden Rp43,5 Miliar Dibatalkan karena Lukai Hati Rakyat
Polri akan melakukan pemantauan eskpor minyak goreng mulai dari pihak produsen, distributor tingkat 1 sampai dengan tingkat 4 serta pengecer.
"Khususnya melakukan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat 1 sampai dengan tingkat 4 serta pengecer selama 24 jam," sambungnya.
Ramadhan menyebut pihaknya tidak hanya melakukan pemantauan saja. Polri membuka peluang bakal melakukan penindakan hukum jika ditemukan adanya tindakan ekspor minyak goreng.
"Akan melakukan penindakan tegas kepada seluruh pihak yang terindikasi mencoba melakukan pelanggaran kebijakan ekspor minyak. Hal ini dilakukan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia," tegas Ramadhan.
Sekedar informasi, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO). Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sendiri sebelumnya sudah menegaskan jika Polri akan melakukan pengawasan terkait kebijakan ini.
