Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemprov DKI, tapi masih ditemukan sejumlah catatan.
"Ya makanya itu saya pertanyakan, kok kenapa WTP ada catatan," ucap Prasetio saat dikonfirmasi, Minggu (22/8/2021).
Politisi PDI Perjuangan tersebut pun mengungkapkan sejumlah temuan BPK baru-baru ini, seperti pemborosan terhadap pengadaan masker, kelebihan bayar pada beberapa pengadaan barang.
Baca Juga: Tuai Banyak Kritikan, Gubernur Sumbar Serahkan Mobil Dinas Barunya ke Satgas Covid-19
Serta juga, Pras yang akrab disapa ini menyebutkan adanya temuan kalau anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih memberikan gaji kepada karyawan yang sudah meninggal.
"Audit BPK mengeluarkan ada beberapa pembayaran berlebihan, ada orang yang meninggal dikasih gaji. Ya yang gitu-gitu lah," terangnya.
Oleh sebab itu, Pras menilai sudah menjadi hak dan tanggungjawab anggota dewan di DPRD DKI untuk mengajukan hak interpelasi demi meminta keterangan, dan penjelasan dari Anies dan jajarannya.
"Ya kita tanya dong, ini kan hak kita. Kalau misalnya ini benar, apa yang terjadi? Kita kan juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang mewakili rakyat Jakarta," tandas Pras.
