Mantan iman besar eks Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) mengajak para ulama pengikutnya untuk ramai-ramai memboikot Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman.
Seruan itu disampaikan HRS dari balik jeruji besi melalui salah satu kuasa hukumnya, Ichwan Tuankotta, saat ia dibesuk di rumah tahanan Bareskrim Polri pada Kamis pekan lalu.
Ajakan itu dibuat dalam bentuk poster, dengan foto HRS, Irjen Fadil, dan Letjen Dudung dalam poster tersebut. Ajakan itu berkaitan dengan kasus penembakan enam anggota Laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu.
Berikut tulisan dalam poster itu:
Boikot Fadil & Dudung!
Diingatkan kembali kepada segenap habaib, ulama, kyai, da'i, tokoh Islam dan umat tentang seruan IB-HRS sejak peristiwa tragedi KM 50.
Jangan undang Fadil Imran dan Dudung dalam acara apapun. Jika ada acara dihadiri Fadil dan Dudung maka bubar saja! Tinggalkan! Karena Fadil dan Dudung "penjahat HAM", terlibat penyiksaan dan pembantaian 6 Laskar FPI pengawal IB HRS di rumah penyiksaan.
Kasus Penembakan 6 Laskar FPI
Untuk diketahui, kasus 'unlawful killing' penembakan 6 anggota Laskar FPI sejauh ini sudah memasuki tahap persidangan, dengan terdakwa dua orang polisi yakni Ipda Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan.
Ipda Yusmin dan Briptu Fikri diduga sebagai orang yang menembak 6 anggota Laskar FPI pada 7 Desember 2020 lalu. Satu orang polisi lainnya yang juga diduga sebagai pelaku penembakan, yakni Ipda Elwira Priyadi Zendrato, meninggal dunia pada 4 Januari 2021, sehari setelah mengalami kecelakaan tunggal pada 3 Januari 2021.
Namun, berita tentang kematiannya baru disampaikan oleh polisi pada tanggal 26 Maret 2021.
Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Laskar FPI, Abdullah Hehamahua menilai kasus penembakan mati 6 anggota laskar FPI tersebut bersifat politis, alih-alih kriminal murni. Ia mengaitkan kasus tersebut dengan kepulangan Rizieq Shihab (HRS) dari Arab Saudi.
Menurut pengakuannya saat bertemu dengan HRS di Mekkah, Arab Saudi tahun 2019, saat itu pemerintah Indonesia tengah melarang HRS keluar dari Arab.
"Kenapa tiba-tiba di tahun 2020 pemerintah begitu welcome terhadap Habib Rizieq," katanya, dalam tayangan YouTube Ustadz Demokrasi pada 13 April 2021.
Bukti bahwa kasus tersebut politis, kata Abdullah, dapat dilihat dari rangkaian kegiatan FPI dan Rizieq semenjak pulang dari Arab.
