Kebakaran terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang mengakibatkan 41 orang narapidana tewas. Akibat tragedi tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Reynhard Silitonga pun diminta mundur.
“Kita bicara tentang nyawa manusia. Bubar jalan itu Reformasi Sistem Pemasyarakatan bila kejadian seperti ini saja tidak bisa diantisipasi. Dirjen Pemasyarakatan harus bertanggung jawab. Mundur adalah cara ksatria," ujar Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo kepada Indozone, Rabu (8/9/2021).
“Ini masalah manajemen risiko. Narapidana berada dalam 'perlindungan negara dan semestinya sistem pemasyarakatan punya mitigasi dan tanggap bencana. Jangankan melaksanakan Mandela Rules, ini standar bangunan untuk evakuasi bencana dari BNPB saja tidak terpenuhi. Dugaan saya, bukan hanya Lapas Tangerang yang rentan bencana seperti ini," lanjut Bimmo.
Baca Juga: Video Detik-detik Mengerikan 41 Napi Lapas Tangerang Terpanggang di Sel yang Terkunci
Bimmo menambahkan, kejadian ini juga terjadi di tengah melemahnya penegakan hukum dalam sistem pemasyarakatan. Pemberian diskon dan perlakuan istimewa, terutama pada koruptor dan penjahat seksual anak membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai efektivitas Lembaga dan sistem pemasyarakatan.
“Kita mengerti ada masalah overcrowding, tapi itu sudah bertahun-tahun dan semestinya beres kalau Cetak Biru Pemasyarakatan sudah diimplementasikan seluruhnya. Tapi Ditjen Lapas tidak bisa sembunyi dibalik permasalahan itu. Orang meninggal karena terjebak kebakaran itu kesalahan mendasar,” jelas Bimmo.
Sebagai informasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten ludes terbakar dini hari tadi. Tercatat, ada sebanyak 41 orang yang tewas akibat insiden ini. Selain korban jiwa, ada delapan penghuni Lapas yang luka-luka akibat kebakaran tersebut.
