Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan untuk mewaspadai dampak krisis pangan karena adanya darurat virus corona atau Covid-19 di Indonesia.
Menurutnya, Food and Agriculture Organization (FAO) mengingatkan berbagai negara dunia bahwa pandemi Covid-19 bisa menyebabkan krisis pangan dunia, baik dalam hal ketersediaan maupun harga yang melonjak tajam. Hal ini lantaran terganggunya aktivitas tenaga kerja dan rantai pasokan.
FAO memprediksi jika berbagai negara tak melakukan antisipasi sejak dini, krisis pangan besar kemungkinan mulai terasa pada Mei dan Juni mendatang. Tak menutup kemungkinan akan berlanjut hingga dua tahun ke depan menjelang situasi dunia kembali normal.
"Mengingat beban berat yang akan dihadapi Kementerian Pertanian untuk mewaspadai ketersediaan pangan sebagai salah satu ekses pandemi Covid-19," ucap Bambang Soesatyo saat dikonfirmasi Indozone, Senin (13/4/2020).
Selain mengantisipasi penyebaran Covid-19, Bamsoet meminta pemerintah mendukung penguatan peran Kementerian Pertanian sebagai lembaga negara yang berada di garis depan menjaga rantai pasokan pangan nasional.
"Re-focusing anggaran yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19, salah satunya dengan mengurangi anggaran Kementerian Pertanian sekitar Rp3,6 triliun, perlu ditinjau kembali," jelasnya.
Dia mengatakan jangan sampai ketika berhasil keluar dari krisis kesehatan pandemi Covid-19, Indonesia justru malah memasuki krisis baru berupa krisis pangan. Dia meminta Kementerian Pertanian justru diperkuat. Sehingga bisa mendorong para petani dan industri pangan lebih bergeliat.
"Pandemi Covid-19 menjadi pelajaran bagi Indonesia bahwa sudah waktunya Indonesia berdaulat di bidang pangan. Tidak terus mengandalkan impor dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional," jelasnya.
Apalagi, sambungnya, Vietnam dan Thailand sebagai dua negara pemasok komoditi beras di Asia Tenggara, sudah mulai menangguhkan ekspornya. Begitu pun Rusia yang menahan ekspor gandum. Mereka sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya krisis pangan. Tak menutup negara lain yang selama ini memiliki keunggulan di komoditas pangan akan turut melakukan hal serupa.
"Terlalu berisiko bagi bangsa dengan penduduk sekitar 267 juta jiwa jika hanya mengandalkan impor untuk mencukupi kebutuhan pangan nasionalnya. Kejadian pandemi Covid-19 menjadi tantangan Kementerian Pertanian untuk menata kembali target kinerjanya mewujudkan kedaulatan pangan," ujarnya.
