Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin menegaskan posisi mereka setelah Koalisi Adil Makmur resmi dibubarkan. Mereka memilih untuk berada di luar pemerintahan.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya akan menjadi penyeimbang pemerintah. Menurutnya, itu adalah langkah yang lebih terhormat.
"Ini akan menjadi bagian dari tugas mulia," kata Mardani Ali dalam diskusi "Empat Pilar MPR RI" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Dengan posisi itu, lanjut Mardani, PKS akan mengawasi pemerintah. Dia memastikan PKS akan mengkritisi kebijakan pemerintah jika dinilai tak pro-rakyat.
"Sehingga pemerintah berhati-hati dalam membuat kebijakan," katanya.
Sikap PKS ini berbanding terbalik dengan dua partai politik yang sebelumnya berada di Koalisi Adil Makmur, yaitu Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional.
Demokrat dan PAN masih belum menentukan sikap setelah Koalisi Adil Makmur dibubarkan pasca-gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Demokrat dan PAN baru menetapkan langkah apakah masuk Koalisi Adil Makmur atau oposisi setelah menggelar rapat internal.
Sebelumnya, Demokrat dan PAN gencar diberitakan bakal bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk lima tahun ke depan. Meski tak mengiyakan, para tokoh kedua partai tersebut juga tak menampik kabar tersebut.
Menanggapi hal ini, Mardani Ali berharap parpol pendukung pasangan Prabowo-Sandi tetap solid berada di luar pemerintahan. "Perlu ada parpol di luar pemerintahan untuk mengontrol," katanya.
