Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan enggan meladeni isu yang menyatakan tidak adanya transparansi dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2020.
Anies menganggap isu itu sebagai penggiringan opini yang tidak sehat. Dampaknya pun bisa berbahaya bagi masyarakat atau pihak terkait lainnya.
"Itu sih belum bangun aja udah bilang tidak transparan. Udah lah, itu penggiringan opini yang tidak sehat. Jadi tidak usah, cukup ya," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/10).
Pemprov DKI mengubah RAPBD 2020 yang disusun kali pertama pada April-Mei 2019. Asumsi pertumbuhan ekonomi menjadi landasan penyusunan skema anggaran tersebut.
"Pemasukan kita, pajak nasional maupun daerah, mengalami perubahan. Itulah kita harus melakukan penyesuaian di sisi pengeluaran, jangan sampai rencananya tetap jalan, sementara pemasukannya tidak sebesar yang diduga," tutur Anies Baswedan.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Wiliam Aditya Sarana, mengklaim Pemprov DKI masih tertutup dalam merancang anggaran, khususnya soal dokumen KUA-PPAS 2020.
Kecurigaan itu dikarenakan dokumen KUA-PPAS tidak ada di situs web APBD milik Pemprov DKI. Pemprov DKI terkesan tertutup terkait hal tersebut kepada masyarakat.
