Anggota Komisi IV DPR Hermanto meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo unjuk kemampuan dalam 100 hari kerja. Kemampuan menteri dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bisa dinilai dari masa kerja 100 hari tersebut.
"Jika tidak ada yang berubah dalam 100 hari, maka hampir bisa dipastikan tidak akan ada yang berubah signifikan sepanjang 5 tahun," ujar Hermanto di Jakarta, Selasa malam (5/11)
Menurutnya, unjuk kemampuan itu setidaknya diwujudkan dalam 3 hal. Pertama, ada perbaikan infrastruktur.
"Tunjukkan, infrastuktur pertanian mana saja yang tuntas diperbaiki dalam 100 hari," ucapnya.
Kedua, mampu mencegah alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain. Menurutnya pada bulan Mei 2019 lalu, Kementerian Pertanian (Kementan) berdasarkan data dari pemotretan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menginformasikan luas lahan baku sawah Indonesia adalah 7,1 juta hektar.
"Kita lihat bersama 100 hari kedepan. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengurangi laju alih fungsi tersebut dan apakah lahan sawah masih seluas itu atau sudah berkurang," tuturnya.
Terakhir, nilai tukar petani (NTP). Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu melaporkan nilai tukar petani dalam lingkup nasional pada Oktober 2019 sebesar 104,04.
"Jika program-program jangka pendek Kementerian Pertanian bisa meningkatkan NTP secara signifikan maka terbukti jajaran Kementan bisa dipercaya untuk bekerja selama 5 tahun kedepan," jelasnya.
Jika tiga harapan diatas tidak tercapai dalam 100 hari kedepan, maka tidak ada harapan perubahan dalam 5 tahun kedepan. Lima tahun kedepan akan berjalan biasa saja.
Sebagaimana diketahui, Kementan sebelumnya telah berkoordinasi dengan BPS untuk merapikan data pertanian yang selama ini dianggap bermasalah karena seringkali berbeda dengan Kemendag dan BPS.
BPS sendiri mengakui bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun data pertanian terupdate yang diminta oleh Kementan.
"Kemarin Pak Mentan sudah berkunjung kesini (BPS), Pak Mentan juga sudah berkunjung ke (Kementerian) ATR. intinya kita ber-6, BPS, ATR, Kementan, BIG (Badan Informasi Geoparsial), Lapan dan BPPT bekerjasama." katanya.
Data yang BPS rilis pada November 2018 yang lalu, checkingnya baru di 16 provinsi, jadi sekarang disempurnakan lagi di seluruh provinsi.
"harapannya Januari (2020) sudah jadi," ujar Kepala BPS, Suhariyanto saat dikonfirmasi indozone.id, Rabu (6/11).
