Mayoritas wilayah Indonesia, mulai memasuki awal musim hujan. Puncak musim hujan diperkirakan terjadi bulan Januari-Februari 2020.
Untuk itu, perlu segera ditingkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan BPBD setempat, dalam membangun kewaspadaan semua pihak dan masyarakat, serta melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan terhadap bencana alam hidrometeorologi.
BMKG menggaet BNPB dan Kementerian Dalam Negeri untuk perkuat sinergi untuk pengurangan risiko bencana gempabumi dan hidrometeorologi (bencana alam akibat faktor cuaca dan Iklim) di Wilayah Indonesia.
"BMKG bersama BNPB, Pemerintah Daerah, serta Kementerian/Lembaga terkait, perlu mempersiapkan langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan koordinasi dalam pencegahan ataupun pengurangan risiko akibat kejadian bencana alam, dan hal itulah yg mendorong BMKG untuk segera menginisiasi pertemuan koordinasi tersebut," ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (4/11) di Jakarta.
Menurutnya, BMKG saat ini sedang memasang 194 sensor pendeteksi gempabumi (seismograf), untuk merapatkan jaringan monitoring kegempaan, guna meningkatkan kecepatan dan akurasi informasi gempabumi serta peringatan dini tsunami.
"Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam ikut menjaga keamanan peralatan yang terpasang dari pencurian dan perusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan operasional peralatan dan sistem monitoring gempabumi dan peringatan dini tsunami," jelasnya.
Dwikorita berharap bertambahnya seismograf yang terpasang perlu diimbangi dengan penguatan peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melakukan mitigasi dan penyebarluasan informasi Peringatan Dini Bencana.
"Perlu ditekankan edukasi masyarakat dan mitigasi, serta penguatan kapasitas Pemerintah Daerah melalui sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, dengan melibatkan akademia/pakar, tokoh agama/tokoh masyarakat, pihak swasta dan media," jelasnya.
Begitupun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengamini statement Dwikorita, dimana perlu adanya koordinasi dan sinergisitas penanganan krisis terhadap kebencanaan, sehingga perlu dibangun Crisis Centre Nasional yang melibatkan Kementerian/Lembaga, aparat Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah.
"Kita harus merubah mindset bahwa masyarakat tidak lagi responsif, tetapi perlu langkah preventif dan proaktif sehingga tercipta masyarakat yang tanggap dan sadar akan bencana," ucapnya dalam kesempatan yang sama.
Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan memang perlu sinergi yang menyeluruh sehingga dalam menanggulangi risiko harus ada sinergi dengan Pemerintah Daerah, terutama untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
"Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dalam hal ini masyarakat untuk sadar bencana, sehingga dampak resiko bencana dapat diminimalisir”, katanya. (MA)
