Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyatakan tak ada unsur ekploitasi anak dalam Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis.
Pernyataan itu tercantum dalam surat Menpora nomor S. 8.30.1/MENPORA/SET.BII/VIII/2019 yang dikeluarkan pada 30 Agustus 2019. Surat itu berisi tanggapan atas permohonan pemberhentian Audisi Djarum Foundation yang diajukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 29 Juli 2019.
Dalam surat yang ditandatangani Menpora Imam Nahrawi tersebut menjelaskan, dugaan adanya tindakan eksploitasi dalam Audisi Umum Djarum secara yuridis normatif tidak tepat.
"Kemenpora tidak melihat terpenuhinya unsur kegiatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan dimaksud sebagaimana diatur dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak," tulis Menpora dalam surat tersebut.
Imam Nahrawi justru menyayangkan apabila kegiatan ini harus dihentikan dengan dugaan yang tak berdasar. Apalagi kegiatan Djarum Foundation, khususnya untuk beasiswa bulutangkis, telah mencetak atlet badminton kelas dunia.
Menpora menambahkan, pihaknya berharap dukungan KPAI untuk bersama-sama menggalakkan penggalangan partisipasi masyrakat untuk menambah alternatif sumber pendanaan keolahragaan.
"Guna mendorong lahirnya atlet-atlet potensial di berbagai cabang olahraga yang diproyeksikan mengharumkan nama Bangsa Indonesia pada berbagai kejuaraan atau pekan olahraga internasional," lanjut surat tersebut.
Sekretaris Menpora Gatot S Dewa Broto mengamini pihaknya sudah menyurati KPAI terkait kisruh ini. Dia menegaskan, Kemenpora sudah meminta Djarum Foundation untuk meneruskan kegiatan Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis.
"Mungkin Djarum ingin menghindari polemik sehingga akhirnya menghentikan (audisi) padahal manfaatnya banyak. Namun, kami sadar juga iklan rokok tidak boleh. Nanti tinggal duduk bareng mencari solusi," tutur Gatot ketika dihubungi Indozone, Senin (9/9).
