Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Rafli, melontarkan usulan yang kontroversial saat rapat kerja (raker) bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto di Gedung Parlemen, Senayan, Kamis (30/1/2020).
Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengusulkan, tanaman ganja dilegalkan sebagai komoditas ekspor. Dia melihat itu bisa jadi potensi besar untuk Indonesia.
"Ganja entah itu untuk kebutuhan farmasi, untuk apa saja, jangan kaku kita, harus dinamis berpikirnya. Jadi, ganja ini di Aceh tumbuhnya itu mudah," kata Rafli.
Politikus dari daerah pemilihan Aceh itu meminta pemerintah untuk melihat potensi yang ada. Bahkan, dirinya menawarkan diri untuk membantu proses ini ke depannya, termasuk mencarikan lahan jika diperlukan.
Pernyataan Rafli ini jelas menuai polemik. Respons beragam muncul dari berbagai pihak, termasuk teman sesama anggota DPR dan komisi
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita menyatakan, terkait usulan ganja sebagai komoditas ekspor sudah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ganja tergolong dalam psikotropika yang dilarang di Indonesia (baik memakai, menanam, maupun menyebarkan).
"Larangan tersebut tentu dengan didasari atas berbagai pertimbangan yang ada. Meskipun Ganja diinformasikan memiliki kandungan sebagai obat, namun dengan masih berlakunya larangan atas ganja, ini menunjukkan 'pelegalan' ganja memiliki dampak mudharat yang lebih besar dibanding manfaatnya," ucapnya saat dikonfirmasi Indozone, Jumat (31/1/2020).
Sony pun memberikan makna lain atas usulan Rafli tersebut. Dia menilai itu sebagai bentuk peringatan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag), terkait kebijakan persetujuan perdagangan.
"Saya sendiri tidak akan berhenti untuk terus mengkritik Kementerian Perdagangan, yang paradigmanya masih cenderung menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi negara-negara lain untuk menjual produknya," tegasnya.
