Guna mendukung serangkaian program pembangunan yang dicanangkan pemerintah, sekaligus mengantisipasi dampak penyederhanaan regulasi serta deradikalisasi. Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar diskusi bertajuk 'Sinergitas Kehumasan Mengantisipasi Dampak Kebijakan Pemerintah, Penyederhanaan Regulasi dan Deradikalisasi', Kamis (12/12) di Jakarta.
Diskusi yang diikuti oleh perwakilan Humas kementerian dan lembaga negara ini, menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto, Dewan Pengawas LPP RRI Dwi Hernuningsih, serta Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informasi Widodo Muktiyo.
Sekretaris Utama (Sestama) BIN Zaelani mengatakan, BIN ingin meningkatkan kerjasama dan sinergitasnya dengan Humas kementerian dan lembaga negara, untuk bersama-sama menyukseskan kebijakan pemerintah.
“Melalui penyelenggaraan Forum Komunikasi Bakohumas kali ini, kami berharap dapat memperkuat komunikasi antar pemangku kepentingan, sehingga terwujud sinergitas dalam membumikan program prioritas pemerintah," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Dikatakan olehnya, salah satu hal yang perlu diperhatikan dari kebijakan pemerintah adalah penyederhanaan regulasi dan perizinan, serta memangkas birokrasi. Memberikan dampak positif dengan harapan meningkatkan investasi dan daya saing Indonesia. Namun, ini juga berpotensi menimbulkan resistensi. Keresahan akan resistensi ini, menandakan belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan.
"Melalui Forum Bakohumas ini, BIN berupaya mengajak seluruh Humas kementerian dan lembaga untuk ikut bersinergi mengamankan kebijakan pemerintah. Koordinasi perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam menerjemahkan visi-misi Presiden Jokowi. Selain itu, forum ini juga diharapkan dapat menginventarisasi potensi hambatan dalam menerapkan kebijakan tersebut, sekaligus mencari solusi atas permasalahan yang muncul," tandasnya.
