Terlahir menjadi seorang anak pejabat atau tokoh terkenal tak selamanya berjalan dengan indah dan mudah. Dikenal banyak orang dan tak lepas dari sorotan publik, mengharuskan seorang anak pejabat untuk lebih menjaga tingkah laku.
Selain itu, perkataan dan bagaimana menjalani kehidupan juga harus diperhatikan. Terlebih untuk tak berbuat sesuka hati hingga merugikan orang lain. Kalau sudah terjadi seperti ini, dapat dipastikan orang banyak dan media langsung menyoroti. Seperti halnya yang dialami oleh putra Bupati Majalengka (Karna Sobahi), Irfan Nur Alam.
Namanya menjadi perbincangan hangat beberapa waktu belakangan ini. Tak hanya di Jawa Barat, tapi juga seluruh Indonesia. Irfan diamankan oleh polisi karena sebuah tindakan yang tak pantas untuk dilakukan.
Irfan diketahui mencoba mengancam menembak seorang pengusaha bernama Pandji dengan sebuah pistol, sambil menyerahkan uang senilai Rp500 juta.
Sabtu (16/11), Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Majalengka Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Mariyono mengatakan, anak dari Sobahi itu telah ditangkap karena mengancam orang. Namun Mariyono mendengar bahwa Irfan dan Pandji sudah melakukan perdamaian.
Meskipun begitu, Polres Majalengka masih tetap menahan Irfan, yang menjabat sebagai pimpinan organisasi Persatuan Menembak (Perbakin) Majalengka. Ia ditangkap bersama dengan pistol yang digunakannya untuk mengancam Pandji. Namun kabarnya, pistol ini sudah mendapat surat izin dari Kepolisian Daerah Jawa Barat.
Meski terlihat sepele, ada beberapa pertanyaan muncul terkait dengan kasus yang menjerat anak bupati Majalengka ini. Misalnya, apakah posisinya sebagai anak pejabat membuatnya semena-mena untuk mengancam dan menodongkan pistol ke orang lain yang terlibat masalah utang piutang? Tak malukah Irfan bahwa perbuatannya itu menyeret nama baik orang tuanya?
Nepotisme
Sepertinya, Irfan bisa berbuat seperti itu karena menyadari bahwa ada pelindung atau backing di belakangnya (dalam hal ini ayahnya yang menjabat sebagai bupati). Meskipun kini, pemilihan bupati atau wali kota sudah tak lagi dilakukan oleh DPRD, melainkan oleh rakyat. Nyatanya setiap kepala daerah juga diperhatikan oleh Kemendagri melalui berbagai media, salah satunya media massa. Kasus yang menjerat Irfan yang termasuk serius ini ditangani oleh Polres Majalengka.
Tahun 2020, akan berlangsung tidak kurang dari 270 pemilihan kepala daerah mulai dari provinsi, kota, hingga kabupaten. Para pejabat daerah yang dipilih langsung oleh rakyat ini tentu harus memiliki banyak keunggulan dan dukungan dari berbagai pihak. Tak hanya itu, masyarakat yang memilih pemimpin daerah juga akan melihat rekam jejak pemimpinnya dan keluarganya.
Oleh sebab itulah, para pemimpin daerah yang sedang mengemban jabatan atau bahkan sudah menjabat, diminta untuk menjaga sikap baik diri sendiri maupun keluarganya. Hak ini tentu saja agar tak merusak citra baik di mata masyarakat, yang memegang kekuasaan penuh untuk memilih pemimpin daerah.
Kasus yang dialami oleh anak bupati Majalengka, menjadi pelajaran bagi semua pemimpin daerah. Kekuasaan yang diemban bukan untuk digunakan demi kepentingan diri sendiri, tapi masyarakat luas. Begitu juga dengan sanak keluarga yang seharusnya tak memanfaatkan jabatan pemimpin daerah yang sedang diembannya.
Meskipun sudah terdengar bahwa Irfan dan Pandji berdamai, namun tak dapat dihindari bahwa nama baik ayahnya selaku bupati Majalengka sudah rusak di mata masyarakat.
Tahun 2019 ini, sudah mulai bermunculan sejumlah nama anak pejabat mulai dari jabatan tertinggi hingga terendah. Mereka menyebut dirinya sebagai calon pemimpin dari kelompok millenial. Calon pemimpin daerah di masa mendatang ini seharusnya dapat mengambil pelajaran dari kasus Irfan, untuk tetap menjaga nama dan citra baik orang tuanya.
Calon pemimpin dari kalangan millenial ini nantinya akan menggantikan posisi para pimpinan yang sudah berusia lanjut, dan tinggal menghabiskan masa baktinya pada NKRI. Oleh sebab itulah, mereka harus benar-benar menyiapkan strategi untuk mengemban jabatan sebagai pemimpin warga dan masyarakat luas.
