Melalui akun Twitternya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyiratkan ketidaksetujuannya atas sikap Menhan Prabowo dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait kapal Tiongkok yang memasuki perairan Natuna.
Susi menegaskan bahwa meskipun Indonesia dan Tiongkok merupakan negara sahabat, namun pemerintah harus menegakkan hukum yang berlaku. Para pencuri ikan harusnya ditindak, bukannya dilindungi.
Persahabatan antar negara Tidak boleh melindungi pelaku Pencurian Ikan & Penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing. Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF. Karena IUUF adalah crime/ kejahatan lintas negara????????
— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) January 4, 2020
"Persahabatan antar negara Tidak boleh melindungi pelaku Pencurian Ikan & Penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing. Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF. Karena IUUF adalah crime/ kejahatan lintas negara" tulis Susi di akun Twitternya, Sabtu (4/1).
Menurutnya, menjaga persahabatan antar negara atau menjaga iklim investasi memang penting. Tapi, negara juga harus bersikap tegas jika ada negara yang mencuri ikan di wilayah perairan NKRI.
"Perlakukan Pencuri Ikan dengan penegakan hukum atas apa yg merrka lakukan. Dan ini berbeda dengan menjaga Persahabatan atau iklim investasi," tambahnya.
Pada bulan Desember 2019 dan Januari 2020, kapal asing tampaknya memang semakin berani memasuki perairan Indonesia. Bahkan, kapal pencuri ikan itu dikawal oleh kapal penjaga dari negara asing.
Kita jaga persahabatan antar bangsa. Kita undang investor untuk investasi. Kita jaga investor. Dan kita akan tetap menghukum pencuri sumber daya Perikanan kita. Kita bedakan tiga hal itu dengan baik & benar. Hubungan baik antar negara adalah karena dalung menghormati????????????
— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) January 4, 2020
Kemenlu sempat melayangkan nota protes gara-gara kapal China memasuki perairan Natuna di pertengahan Desember 2019 dan diduga melakukan aktivitas yang melanggar aturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Sementara itu, Prabowo mengaku sudah membahas klaim China atas perairan Natuna ini dengan Menteri Luhut. Dia menyatakan kalau pemerintah akan mencari solusi terbaik karena China merupakan negara sahabat.
"Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," katanya.
Dia tidak ingin masalah Natuna mengganggu hubungan ekonomi antar kedua negara ini.
"Kita cool saja, kita santai kok," imbuhnya.
Di lain pihak, Menteri Luhut meminta agar masalah klaim Tiongkok terhadap perairan Natuna tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, masalah ini seharusnya menjadi refleksi untuk meningkatkan penjagaan di perbatasan.
