Posisi Penasihat Menteri atau sejenisnya yang berada di setiap kementerian, dinilai tidak memiliki sisi urgensi. Bahkan adanya kedudukan juga jabatan tersebut terkesan boros anggaran untuk menggaji mereka.
"Tidak urgent. Zaman Menteri Susi (Pudjiastuti) saja tak ada posisi tersebut. Dan kementeriannya jalan. Juga memboroskan anggaran," ucap Pengamat Politik dan Akademisi dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat dihubungi Indozone, Kamis (23/1/2020).
Bahkan, sambung Ujang, posisi penasihat menteri dan sejajarnya akan dinilai politis sebagai fenomena bagi-bagi posisi dan jabatan.
Ujang mengatakan, bisa juga dianggap sebagai upaya mengakomodir orang-orang yang sudah berjasa, baik berjasa ke Jokowi maupun Prabowo saat Pilpres kemarin.
"Ini Bertolak belakang dengan statement Jokowi yang ingin birokrasi ramping. Banyak yang belum terakomodir. Oleh karena itu, dibuka posisi-posisi baru untuk bagi-bagi kue kekuasaan," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo memperkenalkan 22 pejabat baru di lingkungan kementeriannya. Mereka terbagi dalam dua kelompok.
Pertama Penasihat Menteri sebanyak 13 orang dan kelompok kedua adalah Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan sebanyak sembilan orang.
Menurutnya, pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan dilakukan, agar langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah arah.
