Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet bersama para Wakil Ketua MPR RI bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, pada Jumat (13/8/2021). Adapun pertemuan itu membahas persiapan Sidang Tahunan MPR RI sekaligus penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Menurut Bamsoet Presiden Jokowi memastikan dirinya akan hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR RI untuk menyampaikan pidato mengenai kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama setahun terakhir. Kemudian Kepala negara juga sepakat sidang tahunan dibuat secara sederhana mungkin.
"Presiden Joko Widodo juga sepakat dengan MPR RI agar pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dibuat secara sederhana, efektif dan efisien. Sehingga tidak memakan waktu terlalu lama, yang terpenting pesannya tersampaikan kepada masyarakat,” kata Bamsoet dalam keterangannya dikutip Sabtu (14/8/2021).
Para Wakil Ketua MPR RI yang hadir antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono.
Menurut Bamsoet dalam pertemuan dengan pimpinan MPR Presiden Jokowi turut didampingi Mensekneg Pratikno dan Menseskap Pramono Anung. Adapun sejumlah pembahasan juga dilakukan, seperti mengenai perkembangan pelaksanaan salah satu tugas MPR RI dalam mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Dilanjutkannya secara substansi terdapat arus besar aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya Pokok-Pokok Haluan Negara untuk memastikan satu pedoman atau arah yang menjamin keberlangsungan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Pokok-Pokok Haluan Negara yang dimaksud bukanlah cetak biru (blueprint) pembangunan yang bersifat teknokratis. Substansi Pokok Pokok Haluan Negara hanya mengatur hal-hal yang bersifat filosofis dan turunan pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara sama sekali tidak akan mengurangi ruang dan kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan," jelas Bamsoet.
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan berbagai hal seputar perkembangan penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah terus menambah pasokan vaksin Covid-19 guna memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional. Siang ini, Jumat (13/8/21), Indonesia kembali mendatangkan 5 juta dosis vaksin Covid-19 siap pakai merk CoronaVac yang diproduksi Sinovac. Kedatangan vaksin CoronaVac tahap ke-36 ini menandakan total vaksin yang telah didatangkan ke Indonesia mencapai lebih dari 185 juta.
"Mulai Agustus 2021, program vaksinasi nasional telah diperluas dan dipercepat dengan target 2 juta dosis suntikan per hari. Per 12 Agustus 2021, dari target 208.265.720 sasaran vaksinasi nasional, pemerintah sudah menyuntikan vaksinasi ke-1 kepada 51.894.566 warga. Sedangkan penyuntikan vaksinasi ke-2 sudah dilakukan kepada 25.744.850 warga," terang Bamsoet.
Selain itu menurutnya Presiden Joko Widodo memaparkan ihwal menaikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 menjadi Rp 744,75 triliun. Meningkat 6,4 persen dibandingkan pagu anggaran semula sebesar Rp 669,43 triliun.
Kenaikan tersebut juga seiring dengan kenaikan tiga program dalam PEN. Antara lain, program kesehatan naik dari Rp 193,9 triliun menjadi Rp 214,95 triliun. Perlindungan sosial naik dari Rp 153,86 triliun menjadi Rp 187 triliun. Serta program prioritas, dari Rp 117,04 triliun menjadi Rp 117,94 triliun.
"PEN 2021 juga memberikan insentif perpajakan dunia usaha mencapai Rp 62,8 triliun. Serta dukungan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) dan korporasi mencapai Rp 161,2 triliun. Pada Semester I-2021, realisasi anggaran PEN sudah mencapai Rp 305,5 triliun atau sekitar 41,02 persen dari total pagu yang mencapai Rp 744,75 triliun," tandas Politikus Golkar ini.
