Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengakui pada 2014 pihaknya menemukan hampir 100 ribu atau tepatnya 97 ribu data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) fiktif.
Merespons hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mengatakan, saat ini pemerintah harus fokus kepada pembenahan database kepegawaian yang terintegrasi daerah dan pusat.
“Lewat sistem kepegawaian yang terintegrasi dengan basis data yang jelas, seluruh persoalan baik gaji, pembiayaan lain semua pasti akan sinkron,” ujar Anwar kepada Indozone, Selasa (25/5/2021).
Menurut Politikus Partai Demokrat ini, imbas tersiap kabarnya kembali soal PNS fiktif menjadi fokus Kemendagri dan Kemenpan RB guna menerapkan hal yang prinsipalz.
“Karena kemajuan teknologi informasi sudah lebih maju. Maka birokrasi kita juga mesti maju,” tuturnya.
BACA JUGA: Hampir 100 Ribu PNS Misterius Dapat Gaji, Tapi Tidak Ada Orangnya
Oleh sebab itu, Anwar menekankan bilamana kunci dari segala permasalahan data fiktif adalah database yang baik. Sehingga kedepannya tak ada lagi kejadian mengenai PNS fiktif yang kemudian menerima gaji lagi.
“Saya mendukung kerja kementerian dalam negeri dan menpanRB yang akan berfokus menyusun data terintegrasi bagi ASN kita,” tutupnya.
Sebelumnya diwartakan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengakui pada 2014 pihaknya menemukan hampir 100 ribu atau tepatnya 97 ribu data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) fiktif.
Dalam tayangan YouTube BKN Kick-off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT non ASN, Bima menjelaskan fakta tersebut ditemukan pada saat pihaknya melakukan pendataan ulang dengan sistem elektronik yang dilakukan oleh masing-masing PNS.
Sehingga tidak dilakukan secara manual biro kepegawaian seperti tahun-tahun sebelumnya itu.
Artikel Menarik Lainnya:
