Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut menyoroti adanya kerumunan masyarakat yang ada saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kunjungan ke Maumere, Nusa Tenggara Timur pada Selasa (23/02/2021).
Wasekjen Komunikasi Publik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi dan aparat yang bertugas dapat mengimbau kepada masyarakat untuk dapat menerapkan protokol kesehatan dengan tidak membiarkan berkerumun.
"Kalau Presiden dan aparat negara terkait saja tidak bisa mencontohkan dan menjaga berjalannya protokol kesehatan dengan baik, maka apa artinya segala upaya penanganan yang menghamburkan dana masyarakat serta memakan banyak korban jiwa?,” kata Fathul dalam keterangannya kepada Indozone, Kamis (25/2/2021).
Lantas kemudian Fathul mempertanyakan respon istana mengenai spontanitas yang dijadikan sebagai alasan Presiden Jokowi sempat berinteraksi dengan masyarakat.
Baca Juga: 5.500 Wartawan akan Divaksin Covid-19, Jokowi: Semoga Menjadi Perlindungan
"Apakah harus seperti itu spontanitas seorang Presiden dari sebuah negara dengan tingkat positivity rate Covid-19 yang sangat tinggi? Padahal standar WHO idealnya positivity rate berada di bawah lima persen," tutur Fathul.
“Yang dilakukan Presiden malam sengaja berhenti dan membagikan suvenir sehingga membuat kerumunan, lalu berdalih masalah itu selesai dengan alasan spontanitas," tambah Fathul.
Lebih jauh, Fathul menyampaikan dengan adanya kejadian tersebut penegakkan hukum terkait protokol kesehatan jadi terasa kurang adil.
"Bahkan penanganan pandemi disertai dengan kasus korupsi serta kasus penegakkan hukum terkait protokol kesehatan yang dirasakan kurang adil oleh sebagian masyarakat," tutur Fathul.
