The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Kasus 'Surat Sakti' Bareskrim Polri untuk Djoko Tjandra Coreng Pemerintahan Jokowi
KTP Djoko Chandra (kiri) dan Presiden Jokowi (kanan). (Foto: Istimewa)
News

Kasus 'Surat Sakti' Bareskrim Polri untuk Djoko Tjandra Coreng Pemerintahan Jokowi

Rabu, 15 Juli 2020 16:58 WIB 15 Juli 2020, 16:58 WIB

INDOZONE.ID - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menyampaikan kritik keras terhadap kasus surat jalan yang dikeluarkan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri untuk terpidana kasus Bank Bali, Djoko Chandra. Menurut Neta, kasus ini menjadi borok bagi pemerintahan Jokowi dalam hal penegakan hukum.

"Skandal surat jalan ini telah mencoreng Pemerintahan Joko Widodo terkait komitmen penegakan hukum di Indonesia," ujar Neta kepada Indozone.id saat dihubungi hari Rabu (15/7/2020).

Institusi Polri sendiri telah mengakui bahwa ada oknum petinggi polisi yang mengeluarkan surat jalan untuk Djoko Tjandra, yang diduga merupakan Brigjen Prasetyo Utomo sebagai pelakunya.

"Kapolri Jendral Polisi Idham Azis harus mempertanggung jawabkan tindakan bawahannya. Kalau saya sudah mengundurkan diri dari Kapolri," kata Neta.

Baca juga: Sosok Brigjen Prasetyo Utomo Jadi Sorotan, Heboh Surat Sakti Bareskrim Buat Djoko Tjandra

Neta mengingatkan publik untuk tidak buru-buru menganggap Prasetyo sebagai pelaku tunggal. Ia justru mempertanyakan kemungkinan keterlibatan banyak oknum di Bareskrim Polri.

"Tidak mungkin lah dia bekerja sendiri tanpa diketahui atasannya, dalam hal ini Kapolri dan Wakapolri," katanya.

Sebelum penerbitan surat jalan untuk Djoko, sudah ada pencabutan red notice dari Interpol dan itu merupakan indikasi kuat.

Ist
Surat Jalan untuk Djoko Tjandra. (Istimewa)

Red notice tersebut kata Neta diusulkan dan dicabut oleh pihak kepolisian. Neta juga menyebutkan kalau surat usulan pencabutan kepada Interpol juga dilakukan oleh petinggi Polri berpangkat Brigjen.

"Yang menjadi pertanyaan IPW apakah mungkin sekelas jenderal bintang satu (Brigjen) dengan jabatan Kepala Biro Karokorwas PPNS Bareskrim Polri berani mengeluarkan Surat Jalan untuk seorang buronan kakap sekelas Joko Chandra?" kata Neta lagi.

Apalagi menurutnya biro tempatnya bertugas sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) PPNS Bareskrim Polri, tidak punya urgensi untuk mengeluarkan Surat Jalan untuk seorang pengusaha dengan label yang disebut Bareskrim Polri sebagai konsultan.

"Pertanyaannya, lalu siapa yang memerintahkan Brigjen Prasetyo Utomo untuk memberikan Surat Jalan itu? Apakah ada sebuah persekongkolan jahat untuk melindungi Joko Chandra?" imbuh Neta.

Untuk itu katanya, Komisi III DPR harus membentuk Pansus kasus Djoko Chandra untuk mengusut kemungkinan adanya persengkongkolan jahat untuk melindungi koruptor yang menjadi buronan itu. 

Tudingan IPW terhadap oknum petinggi Polri yang mengeluarkan surat jalan untuk Djoko Tjandra buronan kelas wahid RI yang diburu sejak 2009 terkait kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, ternyata benar.

"Jadi dalam pemberian dan pembuatan surat Kepala Biro inisiatif sendiri dan tidak izin sama pimpinan. Jadi membuat sendiri dan dalam proses pemeriksaan di Propam," ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2020).

Ist
Brigjen Prasetyo Utomo keluarkan surat jalan untuk Djoko Tjandra. (Istimewa)

Kata Argo, surat jalan tersebut dikeluarkan atas inisiatif Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri yang kini dijabat oleh Brigjen Prasetyo Utomo.

Ia memastikan, surat tersebut tidak diketahui Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Argo mengatakan proses pemeriksaan terhadap mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel itu telah dilakukan Propam Polri dan akan ditentukan statusnya pada sore hari ini.

"Kalau terbukti akan dicopot dari jabatannya. Sedang jalan pemeriksaan, sore selesai, dan akan dicopot kalau terbukti. Ini pembelajaran," kata Argo.

Sebelumnya beredar surat sakti dari Bareskrim Polri yang membuat surat sakti untuk Djoko Tjandra.

Dari data yang diperoleh IPW, Surat Jalan untuk Djoko Chandra dikeluarkan Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo.

Dalam surat jalan tersebut Djoko Chandra disebutkan berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni 2020.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Abul Muamar
Abul Muamar

Abul Muamar

Editor

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US