Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 mengenai pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang juga membahas Komponen Cadangan.
Menanggapi hal itu, Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati atau akrab disapa Nuning menjelaskan, pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) sesuai dengan UU ditujukan untuk memperkuat Komponen Utama Pertahanan Negara yakni TNI.
Menurutnya, pembentukan Komcad di banyak negara lebih ditujukan untuk mengantisipasi potensi ancaman eksternal sekaligus bagian dari upaya strategi penangkalan (deterrence strategy).
Baca Juga: Soal Perpres RAN-PE, DPR: Lindungi Masyarakat dari Ekstremisme yang Mengarah Terorisme
"Banyak negara membentuk Komcad secara permanen, seperti di Amerika Serikat dan banyak negara di Eropa, yang sering disebut sebagai Garda Nasional. Bahkan di Iran, Irak dan negara-negara Timur Tengah, Komcad disebut Garda Republik karena juga mengemban sebagian tugas melindungi warga negaranya, " kata Nuning kepada Indozone, Jumat (22/1/2021).
Dia menambahkan, pembentukan Komcad juga diamanatkan dalam hukum internasional sebagai pengganti Wajib Militer karena suatu negara wajib menyiapkan rakyatnya untuk melakukan bela negara. Pembentukan Komcad, sambung Nuning, juga diyakini lebih murah dibandingkan program Wajib Militer.
"Pembentukan Komcad di Indonesia juga sudah diselenggarakan pemerintah pada masa sebelumnya dalam bentuk Pertahanan Sipil (Hansip) dan juga Keamanan Rakyat (Kamra) sejalan dengan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang sekarang masih bertugas di lingkungan Pemda," beber mantan Anggota Komisi I DPR RI itu.
Selain itu, pembentukan Komcad juga ditujukan untuk meredam berbagai aksi radikalisme yang mungkin terjadi. Apalagi, saat ini patut dipertimbangkan pembentukan Komponen Cadangan di tahun 2021 untuk lebih tangguh menangani Covid-19.
"Komponen Cadangan dapat dikerahkan untuk membantu Pemda menangani korban Covid-19," sambungnya.
Nuning tak memungkiri, ada pihak yang khawatir adanya Komcad ini akan muncul dinamika sosial baru yang justru akan mengganggu stabilitas keamanan. Kekhawatiran banyak pihak atas pembentukan Komcad lebih karena belum memahami sepenuhnya aturan yang berlaku.
"Komcad tidak akan menjadi tentara bayaran karena Komcad dibiayai sepenuhnya dengan APBN dan tunduk pada disiplin TNI. Komcad akan ditempa memiliki disiplin tinggi standar TNI untuk selalu membantu semua lapisan masyarakat," urai Nuning.
Guna menghindari hal yang berdampak negatif atas pembentukan Komcad, maka harus diperhatikan antara lain adanya test psikologi dalam rekruitmen Komcad agar tidak merekrut pihak yang berkepribadian preman atau hal lain yang menyimpang.
"Lebih daripada itu penting hindari perekrutan pihak yang pernah terlibat organisasi radikal/intoleran," ujarnya.
Perlu diketahui Komcad juga ditujukan untuk menyerap para lulusan S1, S2 dan S3 untuk bisa berkarir di lingkungan TNI. Kesempatan alumni Universitas Pertahanan dan universitas lain yang memiliki Prodi terkait ketahanan nasional untuk bisa mendaftar sebagai perwira TNI baik sebagai Komponen Cadangan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
