Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan izin keramaian untuk Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang Sumatera Utara.
Meski demikian, Argo tak memberi penjelasan karena pihaknya tidak membubarkan acara tersebut.
"Ya Polri tidak mengeluarkan izin," kata Argo dilansir dari ANTARA, Jumat (5/3/2021).
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan bahwa pihaknya mengawasi acara KLB Partai Demokrat.
"Tentunya di sana ada Satgas yang menangani itu semua kegiatan-kegiatan seperti itu akan dipantau oleh Polda setempat, masalah protokol kesehatan ada Satgas COVID-19 daerah masing-masing yang akan memantau itu semua," kata Rusdi.
Terpisah, pihak Polda Sumatera Utara menyatakan tidak mencampuri kegiatan KLB Partai Demokrat yang digelar di Hotel The Hill di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Jumat.
"Kami tidak mencampuri urusan internal partai, yang kami jaga adalah situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap kondusif," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi dilansir ANTARA.
Ia mengatakan tentunya hal itu dengan melakukan langkah-langkah Polri yang Presisi agar tidak terjadi konflik yang dapat mengganggu keamanan dan Polri bertanggung jawab mengenai hal tersebut.
Polda Sumut bertugas memelihara Kamtibmas sesuai tupoksinya.Sejumlah personel dari Polrestabes Medan dan Polda Sumut telah bersiaga selama KLB Partai Demokrat di Sibolangit.
"Kami bekerja secara profesional dan proporsional yang sejalan dengan tuntutan hukum, demokratisasi, keadilan dan kebenaran, serta hak asasi manusia," ujarnya.
Wahyudi menegaskan situasi KLB Partai Demokrat di Sibolangit berjalan aman dan kondusif.
Personel kepolisian masih tetap siaga di lokasi kongres mengantisipasi gangguan Kamtibmas.
Kondisi aman dan kondusif, tidak berbuat anarkis, apalagi memancing keributan di Sumatera Utara (Sumut).
"Jika ada yang merasa keberatan dengan kegiatan KLB Partai Demokrat itu, silahkan tempuh melalui jalur hukum," katanya.
