Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta Pusat menjadi polemik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI, serta para seniman saling berbeda pandangan.
Komisi X DPR RI mengambil alih dan mencoba memcahkan masalah ini, dengan memanggil setiap perwakilan yang bergesekan untuk diminta keterangannya.
Ketika rapat dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bersama Komisi X DPR RI, Kamis (27/2/2020), beberapa anggota DPR menilai titik masalahnya adalah komunikasi yang tidak terjalin baik.
Anggota Komisi X DPR, Rano Karno, menilai persoalan ini tidak perlu sampai ke DPR. Cukup diselesaikan sampai tingkat DPRD. Akan tetapi, ada persoalan komunikasi yang mandeg, akhirnya persoalan ini sampai ke Senayan.
"Bukan tidak boleh persoalan ini sampai ke DPR, tetapi ini cukup sampai DPRD. Ada apa? Saya sepakat dengan Ketua DPRD mungkin soal komunikasi yang tidak berjalan. Pak Gubernur, saya masih mewakili sebagai seorang seniman, berterima kasih karena hampir 57 tahun TIM, Anda buat baik kembali. Akan tetapi, kita mungkin alfa sejarah, TIM diserahkan tahun 1968 dan dikelola oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ)," ucapnya saat rapat.
Dia juga mengatakan pihaknya telah menerima pendapat dari Forum Seniman Peduli TIM. Menurutnya, para seniman tidak pada posisi setuju atau tidak setuju dengan revitalisasi, melainkan komunikasi satu sama lain tidak berjalan lancar.
"Prinsipnya para seniman setuju revitalisasi. Mereka bertanya, setelah itu kami di mana. Apakah masih dalam pengelolaan karena kalender kegiatan kesenian pasti swasta sulit mengaturnya. Banyak seniman tentu banyak keinginannya. Setelah hari ini saya yakin komunikasi akan terjalin terus," jelasnya.
Pemeran utama film Si Doel itu juga mengatakan sudah layak TIM direvitalisasi karena fasilitas di sana sudah tidak memadai lagi.
"Kalau kita main di sana, kursinya saja sudah banyak debu daripada kainnya dan sound system jelek. Memang sudah harus revitalisasi. Cuma persoalannya tinggal komunikasi," katanya.
