Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Zita Anjani menilai, penerapan karantina wilayah atau lockdown merupakan kebijakan bagus untuk memutus mata rantai penularan virus corona (Covid-19) di Ibu Kota. Namun sebelum itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus memerhatikan kebutuhan masyarakat.
"Keputusan karantina wilayah harus menjadi keputusan yang tepat, jangan sampai warga di suruh diam tapi tidak di penuhi kebutuhan pokoknya," kata Zita di Jakarta, Rabu (1/4/2020).
Zita menuturkan, dirinya sudah sering menyampaikan hal ini, jika memang Pemprov DKI Jakarta akan mengambil langkah lockdown. Pada kondisi ini, Pemprov harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan nantinya.
"Kalau mau di karantina, kita harus siapkan terlebih dahulu sandang pangan untuk warga dan juga alat tempur untuk tenaga medis. Kesehatan dan ekonomi harus siap ketika karantina wilayah. Itu penting," ungkapnya.
Dia mencontohkan seperti Singapura yang memberlakukan karantina wilayah yang tidak terlalu ketat, karena sistem atau infrastruktur kesehatannya sudah sangat siap. Jika Jakarta ingin diberlakukan lockdown, maka faktor pangan bagi warga dan tenaga medis harus benar-benar disiapkan dengan maksimal.
"Kalau cuma karantina, tapi dua aspek tersebut tidak ada, sama saja membunuh warga perlahan. Pertama warga stres, kedua kelaparan dan ketiga mau ke rumah sakit tidak siap. Ini yang terjadi sekarang," bebernya.
"Saya turun di lapangan, banyak warga yang teriak karena tidak mendapatkan haknya. Banyak sekali aduan yang datang, dari guru PAUD, sopir angkot, sopir taksi, ojek pangkalan dan ojek online, mereka itu kalau tidak bekerja pasti tidak bisa makan. Jangan kan untuk keluarganya, untuk dia sendiri saja masih kesulitan," tambah dia.
Melihat kondisi itu, politisi PAN ini pun meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memerhatikan dan mencarikan solusinya, jangan sampai abai soal hajat orang banyak.
"(Dana BTT untuk tangani Covid-19) Rp 188 miliar yang disiapkan itu masih sangat kecil, tidak akan mampu menghadapi virus ini dengan nominal sekecil itu. Siapkan paling tidak Rp5 Triliun, APBD kita tidak sedikit, pangkas APBD kita yang bisa dipangkas, gunakan anggaran kegiatan dewan seperti kunjungan kerja dan lain sebagainya, peran DPRD saat ini sangat di butuhkan. Dengan angka itu, InsyaAllah kita bisa karantina wilayah tanpa mengabaikan hak masyarakat," sambungnya.
"Saya melihat kalau pemerintah tidak menjamin kesejahteraan warga, akan ada dinamika serius yang terjadi di masyarakat. Cukup negara lain yang menjadi contoh buruk untuk kita. Sebisa mungkin pastikan semua warga mendapatkan sandang pangan yang cukup, agar menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan," pungkasnya.
