Pilkada Langsung Mahal dan Sebabkan Pembangunan Daerah Tidak Optimal

- Selasa, 3 Desember 2019 | 01:18 WIB
photo/ANTARA/Puspen Kemendagri
photo/ANTARA/Puspen Kemendagri

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengefisiensi biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah langsung.

Ia juga menambahkan jika biaya pilkada langsung mahal menyebabkan pembangunan daerah tidak optimal.

"Sebenarnya harus ada inovasi memang, walaupun Undang-Undangnya mengatakan (dilaksanakan langsung) begitu. Karena anggarannya besar itu," kata Bahtiar usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (02/12).

Menurut dirinya, inovasi yang perlu dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran, seperti dalam sistem Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bisa ditekan menjadi lebih murah.

Ia meminta jangan sampai setiap Pilkada dilaksanakan Pilkada, anggaran selalu membengkak sehingga anggaran pembangunan di daerah menjadi dikorbankan.

Bahtiar mengatakan jika sebaiknya anggaran di daerah tidak semuanya dihabiskan untuk Pilkada langsung tetapi dicari formula agar anggaran tadi bisa disalurkan ke pembangunan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan infrastruktur.

"Jangan harap pembangunan di daerah bisa optimal dengan situasi sekarang. Karena mengurus negara ini bukan cuma Pilkada," ujar Bahtiar.

Editor: Administrator

Rekomendasi

Terkini

X