Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah memutuskan pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) akan dilakukan secara tertutup. Hal Ini disepakati dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) beberapa hari lalu.
Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik menyatakan tak setuju soal pemilihan Wagub yang dilangsungkan secara tertutup. Karena, selama ini Gerindra berkeinginan dan komitmen mau dilakukan secara terbuka.
"Berpikir agak sistematis gitu lho, jangan ayo terbuka, ayo enggak boleh money politics, tapi diajak terbuka enggak mau," kata Taufik di Gedung Balai Kota Jakarta, Jumat (21/2/2020).
Taufik mengungkapkan, meskipun sudah disepakati secara kolektif dalam Rapimgab dewan, namun masih menimbulkan tanya bagi baginya dan Partai Gerindra.
Apalagi, selama ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyampaikan keinginan serupa tapi berbeda ketika dalam mengambil keputusan.
"Maunya tertutup, ya kita mempertanyakan ada apa tertutup?" ungkapnya.
Menurutnya, jika pemimilihan Wagub DKI Jakarta dilakukan secara terbuka maka akan terhindar dari indikasi atau kerawanan politik uang atau money politics yang akan berkembang di ranah publik. Sebab itulah, kata Taufik, Gerindra selalu teguh dilakukan terbuka.
"Sebenarnya hampir semua sepakat terbuka (dalam Rapimgab), tapi karena PKS ngotot (tertutup), ya udah lah biar cepat. Kita Gerindra, kita melanjutkan keinginan PKS saja," bebernya.
"Ketua DPW PKS DKI waktu bertemu dengan wartawan (mengatakan) untuk mencegah money politics, supaya pemilihan terbuka, kita iyain terbuka, ayo," sambung dia.
Keinginan PKS yang tidak konsisten itu pun disayangkan oleh Taufik. Pasalnya, ia memandang jika pemilihan dilakukan secara terbuka merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik terutama konstituen para anggota DPRD yang memilih nantinya.
