Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Khoirizi H Dasir mengatakan, bahwa hingga kini biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1442 H/2021 M belum ditetapkan. Sebab, hingga sekarang perihal biaya masih dibahas oleh Panja Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI.
"Belum ada ketetapan. Biaya haji tahun ini masih dibahas secara intensif oleh Panja Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR," ujar Khoirizi di Jakarta, Rabu (7/4/2021).
Dia menyampaikan bilamana pembahasan biaya haji masuk dalam tahapan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi. Adapun pembahasan dilakukan sambil menunggu informasi resmi terkait kepastian kuota pemberangkatan jemaah haji tahun ini dari Arab Saudi.
Karena itu, lanjut Khoirizi, pembahasan biaya haji dilakukan dengan asumsi-asumsi kuota sesuai dengan skenario yang telah dirumuskan.
"Karena belum ada kepastian kuota, maka pembahasan biaya haji berbasis pada skenario yang bersifat asumtif, mulai dari kuota 30 persen, 25 persen, 20 persen, bahkan hingga hanya 5 persen," jelas Khoirizi.
Baca Juga: Rusia Berencana Untuk Memproduksi Peralatan Militer di India
Mengenai adanya ada kenaikan biaya, Khoirizi menjelaskan bahwa kemungkinan tersebut itu bisa saja. Setidaknya ada tiga faktor yang memengaruhi, yakni kenaikan kurs Dollar, kenaikan pajak dari 5% menjadi 15 persen, serta keharusan penerapan protokol kesehatan.
"Haji di masa pandemi mengharuskan pemeriksaan swab, jaga jarak dan pembatasan kapasitas kamar, juga ada karantina dan lainnya. Itu semua tentu berdampak pada biaya haji," tutur dia.
Dia menekankan bilama pihaknya bersama Komisi VIII DPR terus berupaya mempersiapkan layanan terbaik untuk jemaah. Seperti untuk mengurangi mobilitas, kemudian rencananya konsumsi akan diberikan tiga kali sehari. Sehingga, jemaah tidak perlu keluar untuk mencari makanan.
"Kemenag bersama Komisi VIII terus berusaha untuk semaksimal mungkin, kalaupun ada kenaikan biaya haji, hal itu tidak memberatkan jemaah," tukasnya.
