Petugas polisi yang menentang perintah tentara Myanmar untuk menembak lawan kudeta dan melarikan diri ke India mendesak pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi untuk tidak mengirim mereka kembali dan memberi mereka suaka politik atas dasar kemanusiaan.
“Apa yang kami inginkan adalah sampai dan kecuali masalah diselesaikan di Myanmar, kami tidak ingin kembali ke sana,” kata salah satu pria, yang mencari perlindungan di sebuah desa di negara bagian Mizoram timur laut perbatasan dengan Myanmar, dikutip dari Associated Press.
Tindakan keras militer di Myanmar telah memaksa puluhan pengungsi melewati perbatasan ke India. Otoritas negara bagian dan federal India belum memberitahu jumlah pengungsi, tetapi beberapa menteri negara bagian mengatakan jumlah pengungsi bisa mencapai ratusan.
Satu desa di India telah memberi perlindungan bagi 34 personel polisi dan satu petugas pemadam kebakaran yang menyeberang ke India selama dua minggu terakhir. Beberapa petugas polisi Myanmar mengatakan mereka melarikan diri setelah melanggar perintah militer untuk menembak lawan kudeta bulan lalu.
Salah satu pembelot dari polisi Myanmar yang tidak menyebutkan namanya mengatakan bahwa tentara Myanmar memerintahkan mereka untuk 'menangkap, memukuli, menyiksa para pengunjuk rasa' dan mereka 'selalu dikirim ke depan setiap kali ada protes.'
“Jadi, kami tidak punya pilihan selain meninggalkan negara kami,” katanya di lokasi yang dirahasiakan yang berbatasan dengan Myanmar.
Pemerintah federal India dan negara bagian Mizoram berselisih tentang masuknya pengungsi. Sebelumnya, pemerintah Mizoram telah mengizinkan pengungsi masuk dan memberi mereka makanan dan tempat tinggal.
Namun pekan lalu, Kementerian Dalam Negeri India mengatakan kepada empat negara bagian India yang berbatasan dengan Myanmar, termasuk Mizoram, untuk mengambil tindakan guna mencegah pengungsi memasuki India kecuali atas dasar kemanusiaan.
Kementerian mengatakan negara-negara bagian tidak berwenang untuk memberikan status pengungsi kepada siapa pun yang masuk dari Myanmar, karena India bukan penandatangan Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 atau Protokol 1967.
Pada hari Kamis, pejabat tertinggi Mizoram yang terpilih, Zoramthanga, menulis kepada Modi dan mengatakan 'India tidak dapat menutup mata' terhadap krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di negaranya.
