Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menyebutkan bahwa penanyangan film dokumenter G30S/PKI masih perlu dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui fakta terkait sejarah yang terjadi.
"Penayangan film dokumenter G30S/PKI tetap diperlukan untuk mengetahui fakta sejarah tentang pemberontakan dan kekejaman PKI," ucap Tamliha dalam keterangannya, Rabu (30/9/2020).
Menurut Tamliha, film G30S/PKI merupakan dokumenter yang dibuat berdasarkan saksi-saksi peristiwa, seperti misalnya kesaksian putri dari Jenderal Ahmad Yani dan lainnya serta fakta di persidangan yang dipimpin oleh Ali Said.
"Tidak perlu membuat film dengan versi lain yang berpotensi adanya pengurangan atas sejarah yang sudah terjadi," tambahnya.
Ketua Badan Sosialisasi MPR ini mengungkapkan bahwa pemberontakan PKI harus diterima sebagai fakta sejarah. Hal tersebut guna membuat masyarakat mengetahui kekejaman yang terjadi saat itu.
"Bahkan jika perlu dibangun museum kekejaman PKI dengan menggunakan bekas kantor CC PKI yang terletak di Jalan Kramat Raya Jakarta berseberangan dengan kantor PBNU," ungkap Tamliha.
Lebih lanjut, baginya kewaspadaan akan kembali munculnya PKI dan paham komunis di Indonesia masih perlu dilakukan selama TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 masih belum dicabut.
"TNI yang berfungsi sebagai lembaga pertahanan tetap harus memantau kemungkinan munculnya paham komunis, sebab masalah ideologi bukan hanya masalah keamanan, namun juga pertahanan yang menjadi kewenangan TNI," tutupnya.
