Listyo Sigit Prabowo Jadi Calon Tunggal Kapolri, Bukti Indonesia Bukan Negara Agama

- Rabu, 13 Januari 2021 | 15:44 WIB
Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) memberikan keterangan pers di kantor Bareskrim Mabes Polri. (ANTARA/Galih Pradipta)
Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) memberikan keterangan pers di kantor Bareskrim Mabes Polri. (ANTARA/Galih Pradipta)

Munculnya nama Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal kapolri bisa dikatakan mematahkan sejarah karena berlatar agama non muslim. Namun, hal ini justru dipandang positif oleh berbagai pihak.

Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai, terpilihnya Listyo Sigit Prabowo yang nasrani ini juga bagus di mata dunia. Sehingga, wanita yang akrab disapa Nuning itu menjelaskan, Indonesia tidak dipandang sebagai Negara berbasis Agama.

"Terpilihnya Listyo Sigit Prabowo yang nasrani ini juga bagus di mata dunia, (Indonesia) bukanlah negara Agama. Indonesia dengan kebhinekaan tunggal ikanya serta toleransi yang tinggi memiliki Kapolri yang justru bukan dari agama mayoritas," tutur Nuning kepada Indozone, Rabu (13/1/2021).

Terlepas soal agama, Komjen Listyo Sigit Prabowo dianggap Nuning, memenuhi syarat strategis sebagai Bhayangkara 1. Sikap rendah hati dan pandai mendengar yang dimilikinya, kata Nuning akan banyak bermanfaat dalam pelaksanaan tugasnya sebagai TB1. 

Baca Juga: Komjen Listyo Sigit Sudah Menonjol Sejak di Surakarta

"Masalahnya hanya pada dirinya yang masih panjang pensiunnya mungkin, tapi ini tak jadi soal bila pandai merangkul senior maupun juniornya," sambung Nuning. 

Dia berharap, Listyo Sigit Prabowo tentu saja harus professional, mengikuti tren kejahatan atau gangguan keamanan, dan memahami hukum serta regulasi yang berlaku. Pasalnya, kejahatan dan gangguan keamanan kian hari kian canggih dan terus dimodifikasi, termasuk kejahatan jalanan. 

-
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit. (Dokumentasi Divisi Humas Polri)

 

"Kapolri harus mengikuti perkembangan ini. Syarat berikutnya, ia tidak berpolitik tapi paham perkembangan politik," tegas mantan Anggota Komisi I DPR RI itu.

Berikutnya, kata Nuning, calon Kapolri harus sosok yang cepat tanggap terhadap fenomena yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Terutama, kelompok-kelompok baik kanan maupun kiri yang ingin mengganti ideologi dan bentuk negara.

Hal yang utama, lanjut dia, Kapolri harus memahami ancaman keamanan dalam negeri serta efeknya hingga luar negri, memahami lingkungan strategis teritorial seperti bahaya terorisme, radikalisme, narkoba, hingga kejahatan jalanan atau kriminalitas. 

"Dan memiliki pengetahuan cukup mekanisme dan strategi penanggulangannya sehingga mampu hadapi ancaman faktual dan potensial. Sedangkan kualitas di bidang komunikasi sangat ditentukan kemampuan menggunakan bahasa-bahasa internasional. Anggota Polri juga harus memiliki pengetahuan baik akan sosial budaya setempat, sangat disarankan memiliki pengetahuan Sosiologi yang cukup," urainya.

Selain itu, seiring dengan perkembangan internet of things (IoT), prioritas berikutnya adalah memperkuat keamanan siber (cyber security). Kini, kata Nuning, peretasan ke infrastruktur kritis, pencurian data strategis, spionase, propaganda di media sosial, terorisme dan berbagai ancaman siber lainnya sudah berlangsung di berbagai belahan dunia. 

"Oleh karena itu, banyak negara tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman siber," pungkasnya.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

Kebakaran Toko di Mampang Semalam, 7 Orang Tewas

Jumat, 19 April 2024 | 14:25 WIB
X