Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali jengkel dengan jajaran di kementerian dan lembaganya yang menurutnya hingga saat ini belum memiliki aura krisis terhadap kasus penyebaran virus corona atau Covid-19 di Tanah Air.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas atau ratas mengenai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) bersama dengan jajarannya yang disiarkan langsung pada Youtube Sekretariat Presiden.
“Artinya apa, Di kementerian-kementerian, di lembaga ini, aura krisisnya belum betul-betul belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian, enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," ucap Jokowi, Senin (3/8/2020).
Penilaian Jokowi tersebut bukan tanpa alasan. Ia mengungkapkan bahwa hal itu terlihat dari realisasi anggaran yang masih minim ditangani oleh kementerian di pemerintahannya untuk menangani Covid-19.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun mengungkapkan kalau realisasi anggaran hingga saat ini masih sangat minim sekali, yakni total anggaran Rp695 triliun stimulus untuk penanganan Covid-19, baru 20% yang terealisasi.
"Rp 141 triliun yang terealisasi. Baru 20%. Masih kecil sekali. Kecil sekali. Penyerapan yang paling gede itu ada di perlindungan sosial 39%, kemudian program UMKM 25%. Hati-hati ini. Yang belum ada DIPA-nya saja masih gede banget, 40% belum ada DIPA. DIPA saja belum ada, gimana mau realisasi?" tanya Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar satuan tugas pemulihan ekonomi nasional dapat merincikan secara detail terhadap kementerian-kementerian mengenai realisasi anggaran. Sehingga, tindakan yang dilakukan dapat secara efektif dan cepat.
“Untuk itu saya minta, urusan ini didetailkan satu per satu dari menteri-menteri terkait, sehingga manajemen krisis ini kelihatan, lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan," tutup Jokowi.
