Tujuh orang kader Partai Demokrat dipecat lantaran dianggap melanggar AD/ART. Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai pemecatan kepada Jhoni Allen dan enam orang lainya adalah langkah tegas dari partai dan jalan terbaik untuk ke depannya.
Apalagi, kata Adi, mereka sebelumnya sudah mendapatkan peringatan dan diberi kesempatan untuk menghentikan manuver politiknya, tapi dia tetap maju terus untuk memaksakan agenda politik pribadinya.
"Saya yakin orang-orang yang ditengarai terlibat mestinya sudah sempat diingatkan. Tapi jika sudah diingatkan dan nekat jalan terus, pemecatan memang menjadi jalan yang tidak terhindarkan untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan partai. Jika Partai tidak tegas, justru pengurus dan kader bisa bertanya-tanya, bahkan menimbulkan keragu-raguan, padahal saat ini sedang dibutuhkan soliditas internal yang kuat," ungkap Adi, Senin (1/3/2021).
DIketahui Jhoni dan kawan-kawannya bergerak sejak awal Januari, menelepon atau menemui sejumlah pengurus serta kader. Mereka menjanjikan imbalan, tapi sekaligus juga memberi ancaman. Gerakan mereka sudah tercium sejak awal karena para kader yang diajak ketemu, memberi laporan.
Baca Juga: MUI Tegaskan Kearifan Lokal Tidak Bisa Dijadikan Dalih Pelegalan Miras
Tapi ketika beberapa pengurus daerah dipertemukan dengan pihak eksternal di salah satu hotel di Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mencium upaya intervensi kekuasaan dan memutuskan untuk mengumumkannya secara terbuka (1/2), agar tidak terjadi kasak-kusuk.
Menurut Adi, ketegasan dan kecepatan AHY mengumumkan adanya gerakan pengambilalihan Partai Demokrat ini terbilang tepat.
“Ketegasan dan kecepatan AHY mengumumkan adanya gerakan pengambilalihan kekuasaan pimpinan partai menunjukkan keberaniannya mengambil keputusan pada waktu yang tepat,” tutur Adi.
Hingga akhirnya Jhoni dan kawan-kawan terbukti mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan kabar bohong, fitnah serta hoax tentang kepemimpinan dan kepengurusan yang sah. Sedangkan Marzuki Alie terbukti mengganggu kehormatan dan integritas, serta kewibawaan Partai Demokrat.
Pemecatan diproses sesuai tata aturan partai, melalui mekanisme Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai. Hasil keputusan dan rekomendasi Wanhor menjadi dasar bagi Ketum AHY dan Sekjen Teuku Riefky Harsya untuk menandatangani surat pemberhentian dengan tidak hormat itu. Pemecatan ini juga didasarkan pada desakan para pimpinan dan pengurus DPP, DPD, DPC, organisasi sayap serta para pendiri dan senior Partai Demokrat.
Adi menilai, keputusan AHY untuk memecat kader Partai berlambang Mercy yang melanggar aturan partai adalah hal yang tegas. Jika tidak, AHY pun akan menjadi keraguan kader-kader lainnya
“Keputusannya memecat kader-kader yang bermasalah, menunjukkan lagi keberaniannya mengambil keputusan tegas, tanpa tergopoh-gopoh," terang Adi.
Sekedar informasi dari tujuh orang ini, enam diantaranya para anggota biasa, sedangkan satu lagi adalah anggota DPR RI, atas nama drh. Jhoni Allen Marbun, dari dapil Sumatera Utara. Jhoni akan dicopot sebagai anggota Dewan melalui mekanisme penggantian antar waktu (PAW) sesuai ketentuan yang berlaku. Selain ketiga orang tersebut di atas, orang-orang yang turut dipecat adalah Tri Yulianto, Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya.
