Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mengawasi 27 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan BUMN.
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, ketika baru menjabat sebagai menteri hanya ada dua BUMN yang meneken perjanjian kerja sama. Untuk itu, ia mengajak semua BUMN agar ikut serta meneken kerja sama dengan KPK.
"Ketika 15 Desember datang, saya bicara pimpinan KPK dan Ketua KPK, kok hanya 2 BUMN tanda tangan. Makanya saya mendorong semua perusahan BUMN yang ada di kluster harus bisa ikut program ini," katanya, Selasa (2/3/2021).
Erick Thohir mengatakan bahwa 27 BUMN saja tidak cukup. Ia berharap semua BUMN di bawah kluster harus ikut menandatangani perjanjian kerja sama tersebut.
"Hari ini alhamdulillah kia bekerja sama dengan 27, cukup? Tidak. Karena target kami seluruh BUMN di bawah kluster harus ikut tanda tangan ini," ujarnya.
Menurutnya, hal itu seperti ketika BUMN sepakat mengikuti program standardisasi ISO. Saat ini, 83% BUMN ikut program ini.
"Seperti ketika kita menyepakati bagaimana semua BUMN harus bisa ikutan program ISO yang merupakan bagian terpenting yang hari ini 83% BUMN ikut menandatangani. Masih ada 17%, pasti kita dorong para pimpinan KPK agar bisa kita tuntaskan tahun ini," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK, Firli Bahuri menyatakan, pemberantasan korupsi tak hanya tanggung jawab satu lembaga. Namun harus dilakukan secara bersinergi.
"Bicara sinergi maka pagi hari kami terima kasih kami Bapak Menteri BUMN yang telah bersedia menghadirkan 27 anak perusahaan BUMN pada hari ini dan 2 di antaranya pada tanggal 20 Desember 2020 yang lalu telah menandatangani kesepakatan perjanjian kerjasama terkait whistleblower system," terangnya.
