Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta Komisi III DPR RI untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi penindakan terkait dengan penanganan perkara korupsi. Hal tersebut terungkap dalam kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Gedung KPK, Jakarta.
"Khususnya di bidang sumber daya alam, penyalahgunaan wewenang di berbagai institusi dan korupsi yang merugikan masyarakat, terutama yang terjadi pada masa krisis akibat pandemi COVID-19," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir Antara, di Jakarta, Selasa (7/7/2020).
Komisi III juga meminta KPK untuk melaksanakan fungsi pencegahan korupsi dan melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan penggunaan anggaran pemerintah, terutama pada sektor-sektor strategis.
"Dengan demikian, dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat," ujar Ali.
RDP kali ini membahas tentang tugas dan fungsi KPK, antara lain penjelasan KPK terkait dengan laporan evaluasi KPK terhadap pelaksanaan realokasi anggaran dan pelaksanaan refocusing kegiatan pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI turut mempertanyakan kasus-kasus lama di KPK yang masih terkatung-katung.
"Terkait dengan kasus yang jadi hambatan dan perhatian publik saya tidak perlu sebutkan secara umum kasus yang jadi perhatian publik kenapa terkatung-katung," ucap Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery usai rapat tersebut.
Artikel Menarik Lainnya:
