Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2021.
Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto mengatakan RUU PDP sangatlah penting untuk menjamin keamanan data dan privasi warga negara. Pihaknya pun memberikan rekomendasi terkait RUU PDP ini.
Salah satunya adalah mendesak agar pembahasan RUU PDP ini segera dilaksanakan. Pasalnya menurut dia negara harus mendukung memberikan keamanan data pribadi kepada masyarakat.
“Bentuknya harus Undang-Undang bisa disegerakan pembahasannya,” ujar Damar dalam diskusi Populi Center secara daring, Kamis (25/3/2021).
BACA JUGA: Polisi Tangkap Pemuda yang Peras Gabriella Larasati Pakai Video Porno
Dia berpesan dalam pembahasan RUU PDP ini harus diawasi, sehingga tak ada kesewenangan yang dapat memberikan kekhawatiran.
Lebih lanjut dalam penyusunan RUU PDP ini harus menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia dan sebaiknya sesuai dengan standar internasional.
“Lalu dalam penyusunannya harus menggunakan perspektif HAM dan memakai standar internasional yang relevan. Ini kami dorong, kenapa standar internasional itu tadi bahwa jaminan ini menggunakan standar internasional relevan akan membuat Indonesia bertukar data dengan negara-negara yang memiliki sistem penguatan data pribadi,” jelasnya.
Disisi lain, terpenting menurut Damar jika UU PDP sudah terbentuk maka industri harus tunduk. Sehingga tujuan dari UU Perlindungan Data Pribadi ini bisa terlaksana dengan baik.
Tidak sampai disitu, menurut Damar sebaiknya perlu ada sosialisasi kepada warga terkait data pribadi. Sehingga beban tak hanya ditanggung kepada negara melainkan warga negara juga.
“Sehingga bebannya bisa dibagikan, ada beban warga negara untuk melindungi datanya dan ada negara melindungi ketika warga megara sudah menerapkan tugas tersebut,” tandasnya.
