Partai partai politik terus melakukan lobi dan rebutan Ketua Majalis Permusyawaratan Rakyat (MPR). PKB, Golkar dan Gerindra, sama-sama mengklaim paling layak mendapatkan jatah kursi Ketua MPR.
"Koalisi parlemen, pimpinan MPR, last minute. Kalau kita lihat lap terakhir menentukan. Kalau ada yang membahas Ketau MPR si a, si b, lap terakhir akan menentukan siapa Ketua MPR. 1 Oktober itu masih jauh," ujar Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade saat diskusi "Membaca Arah Tusukan Pidato Mega" yang diselenggarakan Populi Center dan Smart FM Network, Sabtu (10/8/2019).
Sistem pemilihan pimpinan MPR akan ditentukan oleh paket yang akan diusung. Paling tidak, pemilihan bakal berlangsung akhir September atau awal Oktober 2019.
Pimpinan MPR terdiri dari paket dengan komposisi politisi dari perwakilan DPR dan perwakilan DPD. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dalam Pasal 427C tertulis pimpinan MPR terdiri satu orang ketua dan empat wakil ketua.
Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap. Bakal calon pimpinan MPR berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota disampaikan di dalam sidang paripurna. Masing-masing fraksi dan anggota kelompok dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR.
