Presiden Jokowi mengingatkan Kapolri dan Panglima TNI agar mencopot jajarannya yang tak becus soal penanganan kebakaran hutan dan lahan. Seperti diketahui, karhutla terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mengatakan, ada sejumlah indikator soal pemecatan Kapolres dan Kapolda.
Salah satu indikatornya adalah Kapolres dan Kapolda tak melakukan langkah-langkah penanganan jika terjadi kebakaran di wilayah pimpinannya.
"Ketika terjadi kebakaran masif bukan hanya di beberapa titik, tapi di satu Kabupaten misalnya ada sekian ratus titik sementara para satkernya terbukti tidak melakukan langkah secara masif, baik menggalangkan sumber daya yang dimiliki," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Agustus 2019.
Selain itu, Dedi menjelaskan, pejabat terkait yang akan dicopot apabila tak ada koordinasi dengan TNI dan Pemda.
"Jadi ada tanggung jawab para kasatwil untuk mengontrol seluruh anggota, prasarana dan berkomunikasi langsung dengan seluruh stakeholders terkait, guna mampu memitigasi secara maksimal kebakaran hutan dan lahan, minimal melokalisir," ujarnya.
Dedi menambahkan, dalam menangani masalah karhutla ini memang tidak gampang. Sebab, ada wilayah yang sulit untuk dijangkau seperti di Kalimantan.
"Makanya di Sumatera dan Kalimantan pola efektif untuk melakukan pemadaman hutan dan lahan itu dengan bom air helikopter. Kalau datang lokasi rintangan sangat panjang," katanya.
