Permintaan jatah menteri untuk PDI-P yang dilontarkan ketua umumnya Megawati Soekarnoputi dalam Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bai Beach, Kamis (8/8/2019) dikritik Demokrat.
Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari menegaskan, jatah menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Imelda menyebut, selama dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), tidak pernah ada permintaan jatah menteri secara terang-terangan seperti yang dilakukan Megawati. Apalagi dalam kongres yang dihadiri undangan dari partai lain.
"Soal jatah menteri, hak prerogatif ada di tangan presiden. Kami tidak pernah membahas masalah tersebut dalam kongres kami. Dalam 10 tahun pemerintahan Pak SBY, tidak pernah ada ketum partai yang minta langsung," kata Imelda dalam diskusi bertajuk "Membaca Arah Tusukan Pidato Mega" di Gado-gado Boplo Resto, Cikini, Sabtu, (10/8/2019).
Meski demikian, Imelda menyebut pidato Megawati tersebut merupakan pidato penyemangat seorang ketua kepada para anggotanya. Karena pada dasarnya kongres merupakan acara internal partai.
Imelda lalu berharap, siapa pun yang menjadi menteri, presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mampu menciptakan pemerintahan yang stabil dan berprestasi. Dia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk kembali guyub.
"Selesai sudah masa kompetisi dan waktunye bersatu. Yang paling penting bagi Demokrat, komunikasi dijalin dengan para pemimpin, baik dengan presiden terpilih maupun dengan pimpinan partai politik lainnya. Kami juga siap memberi tantangan cukup dinamis sehingga pemerintahan dan parlemen bisa jalan bersama-sama."
