Pemerintah diminta menciptakan banyak produk hilirisasi sawit untuk pasar domestik ketimbang fokus pada ekspor sawit ke luar negeri.
Hal itu diperlukan untuk meredam dampak pencekalan ekspor produk sawit dan turunannya ke pasar Eropa. Saat ini, tantangan yang harus dihadapi adalah tantangan global.
Ekonom Institut Development for Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, sawit banyak mengalami diskriminasi. Baik di Eropa, Amerika Serikat dan negara lain seperti India.
"Jadi kita untuk sawit ini bukan berarti ditinggalkan, tetapi justru perlu adanya inovasi dan teknologi. Jadi banyak produk-produk hilirisasi yang lebih banyak," ujar Bhima di Jakarta, Kamis (28/11).
Bhima mengapresiasi upaya pemerintah menciptakan mandatori Bahan Bakar Nabati (BBN) 30 persen atau B30. Dengan adanya program Blending (pencampuran) bahan bakar fosil dengan BBN itu, angka serapan produk sawit dalam negeri menjadi lebih tinggi.
"Dan kalau ekspor globalnya itu sedang batuk-batuk, kita harus bisa lebih banyak menyerap produk lokal. Artinya, sawit untuk B30, sawit untuk minyak goreng, tetapi yang lebih banyak serapan domestiknya. Makanan, minuman, itu satu hal," tuturnya.
Terkait perjuangan pemerintah untuk melawan diskriminasi sawit Indonesia di pasar Eropa, Bhima mendorong agar pemerintah mengintensifkan perundingan dengan negara-negara blok dagang Eropa.
Dia juga berharap, permasalahan itu bisa segera diselesaikan karena menyangkut jutaan orang yang tergantung dengan kelapa sawit di Indonesia.
Artinya, lanjut Bhima, dalam setiap pembahasan dagang dengan Eropa harus menyertakan sawit sebagai kepentingan nasional yang harus dilindungi.
"Jadi harus dipermudah, sehingga win-win solution, tidak merugikan Indonesia," kata dia.
Kedua, cara untuk melakukan retaliasi dagang dalam beberapa hal bisa dilakukan juga. Bhima mencontohkan komponen pesawat yang diimpor dari Eropa bisa alihkan ke pasar lain.
"Ke Amerika atau China yang welcome dengan produk sawit kita," pungkasnya.
