Partai Demokrat sependapat dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, terkait pernyataan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), yang mengklaim memiliki big data netizen yang sejutu penundaan Pemilu 2024.
"Kami menghargai dan memiliki pandangan yang sama dengan Mas Hasto dalam merespons manuver-manuver yang dilakukan LBP," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Golkar Kamhar Lakumani kepada Indozone, Rabu (16/3/2022).
Kamhar mengaku prihatin dengan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, yang kerap mempertontonkan aksi bertolak belakang dengan sikap atasannya.
"Kita miris melihat pembantu Presiden yang satu ini terus-menerus mempertontonkan aksi-aksi yang bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi. Padahal Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, yang sesuai tupoksi, sudah secara tegas dan terang benderang menyatakan tidak adanya penundaan pemilu," kata dia.
Dia pun mempertanyakan sumber big data yang disampaikan oleh Luhut terkait warganet yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Baca juga: Doni Salmanan Jadi Tersangka dan Ditahan, Karyawannya Sedih Kehilangan Pekerjaan
"Data yang bersumber dari ‘big data’ yang disampaikan LBP, juga sudah dikritisi dan dipertanyakan kevalidannya oleh praktisi media sosial dari drone emprit yang meragukan angka-angka yang dipresentasikan LBP," tuturnya.
"Apalagi jika disandingkan dengan berbagai hasil survei baik itu dari Trust Indonesia, LSI maupun hasil survei Litbang Kompas, yang terbaru menyajikan data bahwa mayoritas rakyat menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," tambah Kamhar.
Kamhar menilai apa yang dilakukan oleh Luhut menimbulkan tanda tanya besar bagi publik. Sebab jabatannya tidak sesuai dengan tugas aslinya.
"Ketika dua Menko yang bukan tupoksinya sibuk kasak-kusuk melakukan manuver terkait penundaan pemilu, dan perpanjangan masa jabatan presiden ini, publik menjadi mereka-reka, sebenarnya siapa yang punya keinginan ini?" urai Kamhar.
Oleh sebab itu, dia mendorong agar Presiden Jokowi dapat mengambil tindakan tegas terhadap pembantu-pembantunya yang agar meyakinkan masyarakat.
"Jika terus menerus melakukan pembiaran, publik akan berfikir Pak Lurah main dua kaki," tukasnya.
Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, mempertanyakan kapasitas Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim 110 juta netizen ingin Pemilu 2024 ditunda.
Menurut Hasto, isu politik hukum dan keamanan, merupakan ranah Menkopolhukam.
