Perusahaan jual beli aset digital, Indodax, menanggapi fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan aset kripto seperti Bitcoin. Chief Executive Officer (CEO) Indodax Oscar Darmawan mengatakan, aset kripto di Indonesia bukan dijadikan mata uang sebagaiman diharamkan oleh MUI.
"Di Indonesia, aset kripto memang bukan untuk mata uang, sebagaimana peraturan Bank Indonesia dan sama seperti hasil musyawarah MUI yang mengharamkan kripto sebagai mata uang, karena di Indonesia hanya rupiah mata uang yang diakui," kata Oscar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/11/2021).
Dalam fatwanya, MUI mengharamkan penggunaan aset kripto sebagai mata uang dan tidak sah diperdagangkan. Ini lantaran aset digital tersebut tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar’i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, memiliki hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.
Namun fatwa tersebut memberikan pengecualian terhadap aset yang memenuhi syarat sil'ah dan memiliki underlying, serta memiliki manfaat yang jelas.
Menurut Oscar, ada banyak jenis aset kripto yang saat ini beredar dan diperdagangkan di Indodax. Adapun volume perdagangan terbesar di Indodax berasal dari aset kripto yang punya underlying aset fisik.
“Sebenarnya semua aset kripto punya underlying-nya. Cuma ada yang underlying-nya mudah dipahami dalam aset fisik seperti USDT, LGold, LSILVER, XSGD, tapi ada juga yang underlying-nya berupa biaya penerbitannya seperti Bitcoin," kata Oscar menjelaskan.
Oscar menambahkan, Bitcoin memiliki underlying berupa biaya penambangan bitcoin untuk proses verifikasi. Penerbitan Bitcoin pun membutuhkan biaya listrik sebesar 150 TeraWatt per jamnya.
"Cuma memang bentuknya murni digital ya, namanya ini inovasi teknologi. Sekarang uang saja sudah tidak ada bentuk fisiknya, cuma digital seperti e-money. Jadi karena ada biaya produksinya, Bitcoin tidak muncul begitu saja, makanya jangan heran kalau bitcoin harganya naik terus ," ujar Oscar.
